Masyarakat Ogah Ikut Konversi Motor Listrik, Ada Apa?

Senin, 14 Agustus 2023 | 19:29 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Bukan perkara mudah bagi Indonesia mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Banyak hambatan yang dihadapi untuk membersihkan udara dari emisi gas rumah kaca (GRK).

Salah satu program yang terdapat dalam peta jalan transisi energi adalah meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, melalui konversi motor konvensional berbahan bakar minyak (BBM) menjadi listrik.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah mematok besaran target hingga 2024 untuk mengubah motor BBM menjadi listrik.

"Pada tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 50 ribu unit motor BBM dikonversikan menjadi listrik, sedangkan pada 2024 targetnya meningkat menjadi 150 ribu unit," tutur Direktur Konservasi Kementerian ESDM Gigih Udi Atmo di Jakarta, Senin (14/8/2023).

Gigih menyebut, sejauh ini baru tercatat sekitar 4.500 masyarakat yang mendaftar untuk mengonversikan motornya. Jumlah tersebut masih jauh dari harapan pemerintah. Rendahnya partisipasi masyarakat terkait konversi motor listrik antara lain disebabkan karena kurangnya sosialisasi, harga yang cukup mahal, hingga kekhawatiran masyarakat terkait komponen motor listrik.

Padahal pemerintah, lanjut Gigih, juga telah melakukan berbagai macam usaha untuk menarik minat masyarakat agar ikut serta dalam konversi motor listrik, seperti dengan memberikan bantuan subsidi sebesar Rp 7 juta berupa potongan harga ketika melakukan konversi motor listrik untuk menekan biaya investasi konversi motor listrik, dimana biaya tertinggi untuk mengonversikan motor listrik, yaitu sebesar Rp 17 juta.

Dari sisi layanan purna jual, Gigih mengatakan, baterai motor listrik merupakan salah satu komponen utama yang dikhawatirkan masyarakat cepat rusak, akan mendapatkan garansi hingga tiga tahun dalam program konversi motor listrik, sedangkan garansi yang ditawarkan untuk motor brushless direct current (BLDC) atau dinamo motor selama satu tahun.

"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir jika tiba-tiba dalam beberapa bulan baterai bermasalah, tinggal bawa saja ke bengkel dan nanti bengkel akan mengganti baterai tersebut," jelas Gigih.

Terkait kelaikan dan status legalitas motor konversi, lanjutnya, sudah didukung oleh Kementerian Perhubungan dan Polri dengan sudah ditetapkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh tiga pucuk pimpinan kementerian dan lembaga tersebut, yakni Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, dan Kapolri pada 28 Juli 2023 lalu.

Nantinya, setelah masyarakat mendaftar, maka bengkel konversi yang sudah tersertifikasi oleh Kementerian ESDM akan melakukan konversi sepeda motor, dan ketika sudah dikonversikan, Kemenhub akan melakukan pengetesan laik jalan dan uji keamanan (safety) dari motor konversi.

Selanjutnya adalah pembuatan legalitas surat kendaraan baru oleh Polri, karena motor konversi akan mendapatkan BPKB, STNK dan plat nomor baru yang ada list biru (kendaraan listrik), dengan catatan, sebelum dikonversikan sepeda motor tersebut tidak memiliki tunggakan pajak atau kewajiban yang belum dibayarkan. Dengan sinergitas antar lembaga tersebut diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir terkait faktor keamanan di jalan, maupun legalitas motor konversinya.

Namun dari semua itu, Gigih mengatakan, faktor sosialisasi terhadap masyarakat adalah hal terpenting guna menyebarluaskan informasi tentang manfaat dan program konversi motor listrik. Karena itu, sosialisasi konversi motor listrik ini masih akan dilanjutkan di beberapa kota lain di Indonesia.

"Sosialisasi konversi motor listrik sudah dilakukan di Bali (Denpasar), sekarang di Surabaya, dan ini bukan yang terakhir, tetapi masih akan dilakukan di kota besar lainnya di Indonesia, yakni Yogyakarta, Semarang, Bandung, Medan, Balikpapan, Makassar, Mataram, dan Kupang Nusa Tenggara Timur," ungkap Giguh.

Sebagai informasi, program konversi motor listrik akan memberikan dampak positif pada peningkatan konsumsi listrik sebesar 15 GWh, penurunan emisi sebesar 30 ribu ton dan pengurangan impor BBM sebesar 20 ribu KL yang secara langsung menghemat devisa negara sebesar US$10 juta.

Selain itu program konversi motor listrik juga menciptakan lapangan kerja baru yang berasal dari bengkel-bengkel konversi baik yang baru dibentuk maupun yang nanti akan timbulnya bengkel-bengkel baru serta timbulnya industri komponen-komponen yang menunjang kegiatan konversi ini.

Selanjutnya adalah adanya potensi penghematan negara atas kompensasi subsidi pertalite sebanyak Rp 18,6 miliar per tahun dari pelaksanaan 50 ribu konversi motor listrik. kbc11

Bagikan artikel ini: