Wow! Budget mobil listrik buat pejabat eselon I hampir Rp1 miliar
JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan budget bagi pengadaan mobil dan motor listrik sebagai kendaraan dinas di kalangan pemerintahan mulai 2024. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
Dalam regulasi tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan Rp 966,804 juta untuk mobil listrik bagi setiap pejabat eselon I. Sementara untuk mobil listrik bagi pejabat eselon II dialokasikan Rp 746,110 juta.
Selain untuk pejabat eselon I dan II, pemerintah juga menyediakan mobil listrik sebagai kendaraan operasional kantor, dengan budget Rp 430,080 juta. Lalu juga ada pengadaan motor listrik senilai Rp 28 juta.
Namun, seluruh angka tersebut masih belum termasuk ongkos kirim dan biaya pemasangan instalasi daya. "Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya," tulis PMK Nomor 49/2023, Jumat (12/5/2023).
Di sisi lain, Sri Mulyani juga mengingatkan, pelaksanaan pengadaan motor dan mobil listrik sebagai kendaraan dinas ini harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas. Juga, standar barang dan kebutuhan pengadaan kendaraan pun mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Tak hanya ongkos pengadaan, Sri Mulyani juga mengalokasikan anggaran untuk biaya pemeliharaan dan operasional. Anggaran biaya perawatan untuk mobil listrik pejabat negara Rp 14.840.000 per tahun.
Kemudian, biaya perawatan mobil listrik tahunan untuk pejabat eselon I Rp 11.100.000 dan eselon II Rp 10.990.000. Sedangkan untuk operasional kantor dan/atau lapangan Rp 10.460.000 per tahun, sementara motor listrik Rp 3.200.000 per tahun.kbc11
Ketua Kadin Surabaya Beri Apresiasi Keberhasilan Program Wirausaha Merdeka 2023 di PPNS
Perkuat Pesan Perusahaan Bagi Karyawannya, LG Gelar Life's Good Day Campaign di Indonesia
Perbankan Mulai Siapkan Uang Tunai Sambut Libur Nataru
Youtuber dan Tiktoker Dinilai Bikin RI Rugi, Ini Alasannya?
Konsolidasi dan Transformasi Jadi Kunci Keberhasilan BPR dan BPRS Dalam Hadapi Tantangan