Home / Keuangan / Asuransi
Headline

Lindungi pekerja rentan, BPJamsostek dorong alokasi dana DBHCT

Selasa, 18 April 2023 | 18:32 WIB ET

SIDOARJO, kabarbisnis.com: Jumlah peserta jaminan ketenagakerjaan dari Bukan Penerima Upah (BPU) kian turun seiring habisnya masa pembayaran iuran yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Kondisi ini terjadi karena jumlah peserta BPU yang iurannya ditanggung pemerintah sangat besar, mencapai 75 persen.

"Walaupun ada Perisai, tetapi tidak bisa massif di daerah untuk meningkatkan jumlah kepesertaan. Karena pembiayaan banyak dari Pemda yang diambilkan dari APBD," ungkap Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Hadi Purnomo kepada wartawan di Sidoarjo, Senin (17/4/2023).

Dari data BPJamsostek Jatim tercatat, penurunan jumlah peserta BPU mencapai 110 ribu peserta. Dari akhir Desember 2022 sebesar 600 ribu peserta, menjadi 490 ribu peserta di bulan Maret 2023. Sedangkan untuk peserta dari penerima upah (PU) justru tumbuh walaupun tumbuhnya sangat kecil, yaitu sekitar 20.000 dari 2,465 jutamenjadi 2,485 juta.

"Pekerja rentan di Jatim ini sebagian besar didandani oleh Pemda, jadi sangat kecil sekali yang di bayar individu seperti petani dan tukang becak. Kalau mereka disuruh bayar sendiri mereka selalu merasa bahwa uang yang dari penghasilannya hanya cukup untuk makan. Nah ini yang perlu turunnya pemerintah daerah agar mengalokasikan dari APBD," katanya.

Agar pekerja rentan tetap mendapatkan perlindungan, maka BPJamsostek Jatim mendorong pembiayaan iuran BPJamsostek dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Karena Jawa Timur termasuk penerima DBH CHT tertinggi di Indonesia, tahun ini sekitar Rp 3 triliun.

"Mudah-mudahan kedepannya akan lebih sustainable," ujar Hadi Pramono. Adapun kabupaten kota yang sudah mengikutkan pekerjaan rentan dengan menggunakan dana DBH CHT, baru ada satu kabupaten yaitu Lamongan. Ada 21.000 petani yang dilindungi melalui dana DBH CHT. Tetapi dari 38 kabupaten kota, ada 19 kabupaten kota yamg sudah berkomitmen untuk menganggarkan.

"Yang kabupaten lain itu lagi proses, saya minta teman-teman di cabang untuk terus melakukan pendekatan supaya bisa dialokasikan karena masih ada anggaran perubahan yang memungkinkan. Mudah-mudahan bisa terealisasi di tahun ini juga," ujarnya.

19 Kabupaten/kota tersebut di antaranya Gresik, Surabaya, Sidoarjo dan Ngawi. Sedangkan yang masih dalam proses, diantaranya Pasuruan, Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep. Selain melalui dana DBH CHT, BPJamsostek juga berupaya menfasilitasi pembayaran iuran untuk pekerja rentan dengan membangun ekosistem Desa.

"Bumdes juga kita lagi ingin jadikan perisai. Jadi selain menggunakan APBD sebenarnya kalau yang individu mampu bisa melalui perisai. Ekosistem Desa potensinya luar biasa. Jadi bisa dengan berbagai strategi ya. Kalau yang mampu bisa lewat perisai, kalau yang nggak mampu tentunya perlu hadirnya pemerintah daerah baik provinsi kabupaten kota ataupun desanya," terangnya.

Yang sudah terealisasi adalah Gresik. Seluruh desa kabupaten Gresik yang berjumlah 330 desa telah menerapkannya. Satu Desa melindungi 100 pekerja rentan. "Jember lagi kita dorong mudah-mudahan. Kita lagi mendorong semua tapi yang udah realisasi kan bisa kita jadikan contoh. Di kita itu selalu harus ada contoh dulu, baru yang lain mengikuti," ungkap Hadi Pramono.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, ia berharap target penambahan jumlah kepesertaan BPU sampai akhir tahun sebesar 1 juta terealisasi. Untuk saat ini masih 540 ribu. Sedangkan peserta PU ditarget bisa mencapai 3 juta dari saat ini sebesar 2,5 juta. "Jadi ada 500 ribu lagi yang harus tumbuh," pungkasnya.kbc6

Bagikan artikel ini:

Berita Terkait

Entrepreneur