KPPU: Upaya pengendalian harga harus berpijak pada data

Headline

KPPU: Upaya pengendalian harga harus berpijak pada data

Aneka Bisnis Lain Lain

Rabu, 1 Maret 2023 | 19:59 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil IV Dendy Rahmad Sutrisno menegaskan bahwa upaya pemerintah dalam melakukan stabilisasi atau pengendalian harga pasar harus berpijak pada data.

Hal tersebut menjadi keniscayaan karena salah satu keterbatasan di sektor komoditas pangan adalah mata rantai distribusi yang masih terlalu panjang. Ketergantungan pada pelaku usaha tertentu masih sangat tinggi. Sedangkan dari sisi kebijakan pemerintah, masih banyak yang dinilai belum konsisten.

"Oleh karena itu, kalau kita bicara stabilisasi harga maka harus ada cara-cara yang lebih berbasis pada data karena kita tahu bahwa tujuan dari stabilisasi harga adalah mencoba mengimbangi kenaikan demand dengan pemenuhan suplai. Nah ini yang terkadang kita belum melihat ada program yang secara efektif dilakukan pada momentum yang tepat," kata Dendy saat menghadiri Hari Ulang Tahun kabarbisnis.com ke-14 di Surabaya, Selasa (28/2/2023).

Kemudian dia menyontohkan, langkah stabilisasi harga yang hanya dilakukan saat menjelang hari keagamaan. Padahal hari keagamaan sudah terprediksi. Bahkan komoditas apa saja yang akan mengalami kenaikan harga dua bulan sebelum hari besar atau satu bulan sebelum hari besar, juga sudah diketahui secara umum.

"Kita punya data itu. Tetapi apa yang harus kita lakukan ketika membaca data ini menjadi penting. Sehingga arahan Gubernur pada waktu High Level Meeting 2023 TPID kemarin ini dengan mengajak para kepala daerah tingkat kabupaten kota untuk mulai secara detail melihat fakta di lapangan, data basenya seperti apa, apa yang harus kita lakukan, benar-benar dilakukan dalam suatu konsep yang berkelanjutan," tandasnya.

Dan ketika berbicara tentang stabilisasi harga, lanjut Dendy, maka yang dibicarakan adalah stabilisasi harga dari Januari sampai Desember. Bukan bicara pada bulan-bulan tertentu saja. Karena pemenuhan supply untuk mengimbangi kenaikan demand tidak bisa dilakukan serta-merta. Perlu konsep yang lebih terstruktur yang dilakukan jauh-jauh hari dan dieksekusi secara tepat. "Ini yang menjadi PR kita," tegasnya.

Dia berharap, ada langkah kongkrit yang dilakukan kepala daerah setempat untuk membahasakan data-data yang sudah ada di dalam TPID yang kemudian dieksekusi secara tepat yang dilakukan dalam volume dan strategi yang tepat juga dengan melibatkan seluruh stake holder terkait, termasuk pengusaha.

"Karena stabilisasi harga tidak bisa cuma dimonopoli oleh pemerintah, harus melibatkan para pelaku pasar. Dalam hal ini, kalau kita bicara pasar tradisional, ya para pedagang pasar ini harus dilibatkan. Mereka Jangan hanya sebagai pelengkap saja. Memang harus benar-benar ikut di dalam penyediaan supply guna mengimbangi kenaikan demen tadi," tekannya.

Kehadiran institusi ekonomi yang mempunyai kemampuan untuk menavigasi sekaligus mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan dalam rangka menyeimbangkan antara kenaikan demand dengan pemenuhan menjadi hal wajib.

"Saya melihat, Pemkot Surabaya sejak beberapa tahun terakhir ini cukup bagus. Meraka berupaya membaca data kemudian melakukan upaya untuk mencari jaminan pasokan terhadap beberapa titik-titik yang diperkirakan akan terjadi kenaikan permintaan. Ini bisa ditiru oleh daerah-daerah lain untuk bisa menjaga stabilitas harga," pungkasnya.kbc6

Bagikan artikel ini: