Pemerintah waspadai laju inflasi pangan jelang Ramadan
JAKARTA, kabarbisnis.com: Inflasi khususnya pada komponen harga pangan yang bergejolak atau volatile food, menjadi salah satu fokus kewaspadaan pemerintah menjelang momentum bulan Ramadan. Pemerintah sendiri menargetkan inflasi bisa berada pada kisaran 3 plus minus 1% di tahun 2023.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah harus melakukan langkah antisipasi sebab pada bulan Maret dan April biasanya terjadi faktor musiman yaitu bulan Ramadan dan hari raya Lebaran. Pasalnya, momentum tersebut terjadi kenaikan permintaan dan mobilitas masyarakat juga melonjak.
"Kita mewaspadai dengan perkembangan harga pangan ini terutama mulai masuk bulan ramadan dan menjelang hari raya, jadi ini menjadi faktor yang sekarang diperhatikan pemerintah yaitu volatile food yang sekarang masih di level 5,7%," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (22/2/2023).
Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia (B) bekerja sama dalam menjaga kestabilan inflasi. Pemerintah telah menugaskan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar pengendalian inflasi bisa dilakukan secara sinergis dari pemerintah pusat hingga daerah.
"Kerja sama antara pemerintah dan bi dan berbagai jenjang pemerintah pusat dan daerah melalui tim pengendali inflasi ini mampu mengendalikan inflasi indonesia pada level yang relatif moderat dibandingkan negara-negara maju, 5,28% yoy, atau kenaikan 0,34%," tandas Sri Mulyani.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah dan BI menyepakati lima langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi dalam kisaran 3,0% plus minus 1% pada tahun 2023.
"Hal yang dilakukan untuk mencapai target 3 plus minus 1% di tahun 2023 adalah memperkuat kebijakan dan menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," kata Airlangga.
Lima langkah strategis ditempuh melalui penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah adalah memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kemudian menjaga inflasi komponen volatile food, utamanya pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional sehingga berada dalam kisaran 3,0% sampai 5,0%.
Selanjutnya, memperkuat ketahanan pangan domestik melalui akselerasi implementasi program lumbung pangan dan perluasan kerja sama antardaerah.
Memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi dan memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat. kbc10
Ketua Kadin Surabaya Beri Apresiasi Keberhasilan Program Wirausaha Merdeka 2023 di PPNS
Perbankan Mulai Siapkan Uang Tunai Sambut Libur Nataru
Youtuber dan Tiktoker Dinilai Bikin RI Rugi, Ini Alasannya?
Konsolidasi dan Transformasi Jadi Kunci Keberhasilan BPR dan BPRS Dalam Hadapi Tantangan
BPKÂ Temukan Potensi Kerugian Negara Rp18,9 Triliun di Semester I-2023