Pemerintah pangkas 1.000 km target jalan tol beroperasi di 2024, ini alasannya
JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memangkas target pembangunan jalan tol baru yang beroperasi hingga 2024 sekitar 1.000 kilometer.
Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian menjelaskan, dalam perancangan Rencana Strategis Nasional 2020 - 2024 kajian yang didapatkan untuk mengoperasikan jalan tol baru sepanjang 500 kilometer (km) per tahun. Namun, realisasi pengoperasian jalan tol baru hanya tercatat sekitar 300 km - 400 km per tahunnya.
Menurutnya, pandemi Covid-19 telah melemahkan kemampuan badan usaha untuk menggenjot pembangunan jalan tol baru, sehingga realisasi yang dicatatkan berada di bawah target Renstra 2020 - 2024.
"Jadi tidak mungkin dalam kondisi seperti itu [pandemi Covid-19] melakukan dukungan pembangunan jalan tol, jadi kita agak sedikit lag akibat penurunan bisnis sebagai dampak adanya pembatasan-pembatasan pergerakan," ujar Hedy di Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Adapun, Kementerian PUPR memroyeksikan total panjang pengoperasian jalan tol baru hingga 2024 hanya akan mencapai 1.405,6 km.
Dia memaparkan, pada 2020 Kementerian PUPR telah mengoperasikan 246,12 km, lalu bertambah 122,84 km pada 2021, setahun kemudian bertambah 142,11 km, sedangkan pada tahun ini ditargetkan tambahan 509,1 km, dan 385,5 km pada 2024.
Jumlah tersebut masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dalam Renstra yang seharusnya mencapai 2.500 km atau terdapat selisih 1.000 km. Dia mengungkapkan, sejumlah ruas jalan tol yang sebelumnya direncanakan terpaksa harus didepak dari daftar jalan tol yang dibangun.
"Beberapa ruas misalnya target Sumatera 2024 kita berusaha untuk mencapai Betung, jadi yang Bengkulu kita setop Prabumulih-Muara Enim kita tunda, Siantar-Parapat ditunda, dan Aceh, karena capacity expands tidak memungkinkan," jelasnya. kbc10
Bersama Pemkot Surabaya, Lapis Kukus Pahlawan Komitmen Dukung Pengembangan UMKM
Duh! Kecepatan Internet RI Urutan 98 Dunia, Kalah dari Kamboja
Capres Boleh Posting Konten di TikTok, tapi Jangan Cari Sumbangan
Erick Thohir Beri Sinyal Pemerintah Bakal Pungut Pajak Bioskop
Melebihi Kewajiban, 1.990,79 Hektare Lahan Kompensasi PT BSI Tuntas Diserahkan ke Pemerintah