Headline
Motor listrik disubsidi, lalu lintas dinilai akan makin semrawut
Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:50 WIB ET
JAKARTA, kabarbisnis.com: Rencana pemerintah memberikan subsidi harga Rp 7 juta untuk pembelian sepeda motor listrik (electric vehicle/EV) merupakan keputusan yang anomali. Hal ini justru makin memacu angka kemacetan lalu lintas di kota kota besar.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah harusnya mengalokasikan subsidi untuk konversi ketimbang untuk pembelian kendaraan listrik baru.
Menurutnya, selain dapat meningkatkan minat kendaraan listrik, subsidi konversi dapat membantu bengkel-bengkel kendaraan BBM untuk tetap hidup.
"Semestinya pemerintah mendorong kerja sama dengan bengkel-bengkel konvensional untuk konversi, karena targetnya pada masyarakat tidak mampu. Dalam hal ini, masyarakat yang tidak mampu membeli bisa konversi saja, selain itu ada tambahan pekerjaan untuk bengkel konvensional, sehingga tidak mematikan bisnis," kata Bhima di Jakarta, Jumat (27/1/2023).
Bhima juga menekankan konversi dapat membantu menekan jumlah kendaraan, terutama di daerah Jabodetabek yang sudah dipadati motor. Selain itu, masyarakat tidak perlu repot-repot membeli mobil baru untuk mendukung program pemerintah menekan emisi karbon nasional.
"Transaksi konversi tentunya akan lebih menarik dibanding transaksi pembelian, dengan catatan jumlah charging station diperbanyak. Harus diingat jumlah kendaraan bermotor di Jabodetabek sudah tak terbendung, 2021 tercatat motor saja 16 juta unit menurut BPS. Kalau konversi kan jumlah kendaraan seimbang tidak bertambah, tapi kendaraan basis BBM berkurang intinya," terangnya.
Bhima mencontohkan, program konversi kendaraan listrik Prancis cukup sukses dalam menarik minat masyarakat melakukan konversi maupun mengurangi jumlah emisi karbon.
"Kita ambil contoh Prancis saja, subsidi pemerintah sana fokus di upgrade konversi dari kendaraan basis BBM ke basis listrik. Sampai tahun kemarin subsidi electronic vehicle (EV) menyumbang 12 persen peningkatan penjualan kendaraan listrik di Prancis, banyak masyarakat sana yang konversi bahkan mobil tua sekalipun jadi mobil listrik," kata Bhima.
Selain itu, besaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga penting sebagai kategori subsidi kendaraan listrik. Saat ini banyak mobil dan motor listrik impor, begitu juga suku cadangnya.
"Jangan sampai pemerintah subsidi barang impor pakai uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), itu jelas tidak tepat sasaran. Karena masih lempar wacana, sebaiknya dikaji dulu bentuk subsidi yang ideal tanpa jadi beban APBN sekaligus tepat sasaran ke transisi energi," pungkasnya.kbc11
Siap geber banyak proyek baru, Pakuwon Group tawarkan promo langka
Pengumuman! Menteri hingga bupati dilarang gelar buka puasa bersama
Ada kartu kredit dan debit berbahan emas, seperti apa?
Larangan pejabat dan ASN bukber bisa ganggu konsumsi RI
The Fed naikkan suku bunga, begini dampaknya ke ekonomi RI