JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan pelarangan ekspor mineral mentah berupa bijih bauksit pada Juni 2023 mendatang. Jokowi berdalih, langkah dilakukan supaya perusahaan pertambangan bauksit mengembangkan hilirisasi di dalam negeri.

Bagaimana tanggapan pelaku usaha atas rencana pemerintah ini?

"Yang banyak masuk di RI khususnya bauksit belum banyak, jadi masih beberapa penjajakan pembangunan, tapi belum direalisasikan, jadi bisa dipertimbangkan ekspor tapi dengan peraturan lebih ketat, atau pajak yang lebih tinggi dan sebagainya, tapi hidupkan masyarakat menengah bawah," kata Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Eddy Hussy dalam konferensi pers Apindo, Rabu (31/12/2022).

Keputusan pemerintah untuk menyetop ekspor mineral mentah karena ingin mengembangkan industri hilir seperti fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri. Namun, kalangan pengusaha menilai hilirisasi jangan hanya berfokus pada smelter.

Ketua Bidang ESDM APINDO Sammy Hamzah menyebut, nilai tambah dari proses hilirisasi itu tidak besar. Menurutnya, nilai tambah yang paling besar itu ada pada produk industrinya, atau pemanfaatan produk smelter sampai ke hilir atau pengguna akhir.

"Ini penting pemerintah fokus, umpamanya dengan hilirisasi nikel jadi baterai, pemerintah benar sekali fokus pabrik baterai dan mobil yang akan memanfaatkan baterainya. Jadi kalau fokus smelter, nikel itu sendiri yang end to end value chain mungkin 5-10%, tapi hilir di industri baterai, mobil di situ penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah paling besar," kata Sammy.

"Pesannya, pemerintah jangan hanya fokus pada smelter karena itu sebagian kecil dari nilai tambah, end to end value chain, tapi yang paling penting adalah gimana menopang industri hilir yang akhirnya benar-benar bermanfaat di dalam negeri," lanjutnya.

Selain nilai tambah, ketergantungan RI akan negara luar pun sedikit demi sedikit berkurang bila industri hilir bauksit di dalam negeri ini berkembang.

Ketua Perdagangan Apindo, Benny Soetrisno menceritakan bagaimana BUMN Indonesia mengurangi ketergantungan dari Australia.

"Dulu Inalum beli alumina, impor dari Australia. Kita dulu hanya ekspor seperti nikel, tanah aja. Nikel tanah merah, bauksit tanah putih yaitu di Kalbar sama di Kepri. Sekarang di Kalbar sudah ada hilirisasi bikin alumina. Jadi, pemasok alumina Inalum sekarang dari Kalbar, bukan dari Australia lagi," kata Benny.

Sejatinya, pelarangan ekspor bauksit pada Juni 2023 itu bukan isu baru. Sebab, sudah dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), yang menyebutkan bahwa hilirisasi bauksit harus terlaksana tiga tahun setelah UU Minerba ini diterbitkan.

"Mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," terang Presiden Jokowi, di Istana Negara, Rabu (21/12/2022).

Pelarangan ekspor bauksit keluar negeri dilakukan agar Indonesia mendapatkan nilai tambah dari hasil ekspor. Makanya, Jokowi menekankan, supaya industri di dalam negeri bisa mengembangkan hilirisasi bauksit.

"Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp 21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp 62 triliun. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat," tandas Jokowi. kbc10