Ini tiga wilayah di Jatim yang mulai uji coba Full Cycle Solar Subsidi

Selasa, 6 Desember 2022 | 15:09 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial & Trading, yaitu Pertamina  Patra Niaga, mulai melakukan uji coba penerapan Subsidi Tepat secara menyeluruh/full cycle untuk produk Solar Subsidi mulai 1 Desember 2022.

Uji coba diterapkan di 11 Kota dan Kabupaten di Indonesia. Sedangkan di Jawa Timur, tiga kota dan kabupaten yaitu Kota Mojokerto, Kota Kediri dan Kabupaten Lumajang lebih dulu melakukan uji coba. Delapan wilayah lainnya yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonogiri, Kota Banjarmasin dan Kota Payakumbuh.

Uji coba penerapan Subsidi Tepat dilakukan untuk melihat kesiapan infrastruktur digital serta kesiapan pengawas dan operator SPBU dalam mengimplementasikan mekanisme full cycle Subsidi Tepat.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Region Jatimbalinus, Deden Mochammad Idhani di Surabaya, Selasa (6/12/2022) mengungkapkan, tujuan dilaksanakannya uji coba full cycle ini adalah untuk menyalurkan BBM subsidi khususnya biosolar agar tepat sasaran dan real time sesuai dengan Ketentuan penggunaan BBM Subsidi yaitu Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (SK Kepala BPH Migas) Nomor 4 tahun 2020.

Deden mengatakan, bagi masyarakat yang sudah mendapatkan QR Code atau sudah terdaftar di website Subsidi Tepat, bisa membeli Solar subsidi dengan volume sesuai dengan SK BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 yakni 60 liter per hari untuk roda 4 pribadi, 80 liter per hari untuk roda 4 angkutan barang dan umum , dan untuk angkutan barang dan umum roda 6 atau lebih dibatasi maksimal 200 liter per hari per kendaraan.

"Pelaksanaan uji coba full cycle hanya dilakukan bagi konsumen biosolar yang menggunakan kendaraan roda empat atau roda lebih dari enam," tutur Deden.

"Bagi masyarakat yang belum memiliki QR Code atau belum terdaftar akan tetap dilayani pembelian Solar subsidi namun dengan volume yang diatur yakni maksimal 40 liter per hari," lanjut Deden.

Lebih lanjut Deden mengatakan, QR Code tidak wajib menggunakan handphone atau gadget. QR Code dapat di print dan dibawa ke SPBU. "Pertamina Patra Niaga juga menyediakan bantuan pendaftaran yang tersebar di SPBU yang berada di wilayah uji coba agar masyarakat mudah untuk melakukan pendaftaran," ujar Deden.

"Kami juga menghimbau masyarakat khususnya yang sedang menerapkan full cycle agar segera melakukan pendaftaran Subsidi Tepat agar mendapatkan QR code," tutup Deden.

Dengan adanya kebijakan ini, konsumen yang bertransaksi menggunakan QR Code mulai menunjukkan peningkatan. Di wilayah Kediri, sebelum implementasi full cycle, pengguna QR Code hanya sekitar 3-4 persen. "Tapi setelah ujicoba ini meningkat menjadi 18-19 persen," kata Sales Branch Manager Rayon I Kediri, Muhammad Rizal.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Lumajang. Sejak uji coba full cycle diberlakukan pada  1 Desember lalu kenaikannya sekitar 20-25 persen. "Kenaikan ini terjadi  di seluruh wilayah Lumajang kecuali Kecamatan Pronojiwo danTempursari  yang tidak terlalu signifikan," kata Sales Branch Manager Rayon V Malang, Zico Aldillah Syahtian.

Sedangkan di Kota Mojokerto, animo pendaftar QR Code mengalami peningkatan dan berjalan dengan tertib. "Pendaftaran QR Code mengalami peningkatan dan berjalan dengan tertib," ujar Sales Branch Manager II Surabaya, Agung Surya Pranata yang  membawahi wilayah Kota Mojokerto.

Sementara salah seorang konsumen, Sundoro yang memiliki armada truk mengaku tidak keberatan dengan aturan ini. "Armada yang kami miliki telah didaftarkan dan memiliki QR Code," ujar Sundoro.

Karena sudah memiliki QR Code, ia bisa membeli solar subsidi hingga 200 liter per hari. "Ini bisa digunakan untuk maksimal jarak 800 KM. Jadi tidak masalah. Lagi pula, setelah saya baca, QR Code-nya bisa diprint, jadi tidak harus pakai HP sopir," tuturnya.

Yang terpenting bagi pengusaha transportasi seperti dirinya adalah kepastian pasokan. "Bagi konsumen, aturan ini tidak masalah, asalkan stok solar subsidi di SPBU selalu ada," tegasnya. kbc6

Bagikan artikel ini: