Industri penghasil barang substitusi impor bakal dapat insentif

Selasa, 29 November 2022 | 18:05 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Bagi pelaku industri yang berhasil memproduksi barang substitusi impor, akan memperoleh insentif. Presiden Joko Widodo menegaskan pemberian insentif menjadi salah satu dari empat langkah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

"Berikan insentif bagi investor dan industri yang mengembangkan dan memproduksi produk substitusi impor," kata Jokowi saat memberikan sambutan secara daring dalam Rapat Koordinasi Monitoring Evaluasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Inpres Nomor 2/2022 sendiri berintikan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro Kecil (UMK) dan koperasi dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selain insentif, Presiden menyerukan perlunya  peningkatan produk dalam negeri yang memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kemudian, juga dibutuhkan percepatan proses digitalisasi untuk peningkatan penyerapan produk dalam negeri dan produk UMK dan koperasi.

Dalam langkah tersebut, turut juga termasuk penggunaan kartu kredit pemerintah pusat dan daerah dalam pengadaan barang dan jasa. Adapun yang ketinggalan harus dilakukan adalah peningkatan riset untuk menciptakan industri yang mampu mensubstitusi produk impor.

Dengan meningkatnya penggunaan produk dalam negeri, kata Presiden Jokowi, maka akan bertambah lapangan kerja dan menjadi stimulus bagi industri-industri kecil. "Sehingga perekonomian nasional akan terus bergerak dan tumbuh secara berkelanjutan," ujar Presiden.

Lebih Rp500 triliun

Soal penggunaan produk dalam negeri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP), capaian penggunaan produk dalam negeri sudah mencapai angka Rp 547 triliun atau setara dengan 44,9%. Capaian ini dinilai Presiden Jokowi cukup baik, karena sudah melewati target yang dicanangkan sebesar 40%.

Namun, dia menegaskan, bahwa di tahun depan, capaian ini harus jauh lebih tinggi. "Tapi belanja produk dalam negeri tahun 2023 harus lebih tinggi lagi," kata Presiden.

Di sisi lain, pemerintah optimistis industri manufaktur Indonesia masih akan bergeliat di tengah ancaman resesi dan ketidakpastian global pada tahun 2023.kbc11

Bagikan artikel ini: