Begini kata ekonom terkait wacana subsidi kendaraan listrik

Sabtu, 24 September 2022 | 13:03 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah berencana mengkaji wacana pemberian subsidi dalam pembelian kendaraan listrik untuk mendorong percepatan penggunaan kendaraan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah tengah membahas opsi wacana pemberian subsidi tersebut.

Harapannya, pemerintah bisa mencontoh dan menerapkan skema pemberian subsidi kendaraan listrik seperti yang telah diterapkan di negara-negara lainnya.

"(Contohnya) ada Korea, ada juga nega-negara lain (seperti) Thailand," ujar Arifin pekan lalu.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mendukung wacana subsidi kendaraan listrik. Hal ini dikarenakan sebagai salah satu upaya untuk mendorong transisi iklim dan menurunkan emisi karbon.

Menurutnya, meski pada jangka pendek akan memberikan beban fiskal karena terdapat cost (biaya), namun langkah tersebut tepat untuk dilakukan untuk jangka panjang.

"Terkait wacana pemerintah untuk memberi subsidi kendaraan listrik memang rasanya tepat, karena memang walaupun di jangka pendek akan memberikan beban fiskal, tapi memang di jangka panjang ini memang cukup baik," ujar Riefky seperti dikutip, Jumat (23/9/2022).

Berbeda dengan Riefky, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa pemberian subsidi kendaraan listrik akan lebih tepat dimulai dari konversi motor listrik atau kendaraan listrik untuk golongan menengah bawah mengingat konsumsi bahan bakar minyak (BBM)-nya cukup tinggi.

"Jadi jangan muluk-muluk yang disubsidi adalah mobil listrik. Enggak pas itu. Harga mobil listriknya juga masih mahal," ujar Bhima.

Daripada memberikan subsidi, Bhima bilang, lebih baik untuk dilakukan pemberian insentif fiskal, seperti insentif pajak penghasilan (PPh) 0%, pajak pertambahan nilai (PPN) 0%, atau pajak kendaraan bermotornya didaerahnya tiga tahun dibebaskan.

"Daripada pakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu kan jadi beban. Dan kasian nanti masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi kalau dialihkan ke kendaraan listrik, masyarakatnya ini kan harus beli motor baru, beli mobil baru, jadi kan ada pengeluaran tambahan," ungkap Bhima.

Menurut Bhima, akan lebih baik jika pemberian subsidi diterapkan ke transportasi publik, seperti bus TransJakarta yang bisa menggunakan listrik, sehingga nantinya harga tiket atau ongkos menjadi lebih murah. "Jadi itu yang seharusnya disubsidi, bukan kendaraan pribadi," tandasnya.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan mengupayakan pemberian subsidi dapat dilakukan terhadap biaya konversi kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan penggunaan kendaraan listrik secara massal di Indonesia.

"Kami bersama kementerian/lembaga dan unsur terkait, tengah berdiskusi mengupayakan ada subsidi untuk melakukan konversi dari kendaraan BBM ke listrik, khususnya untuk sepeda motor," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan bahwa wacana subsidi biaya konversi tersebut masih dalam tahap pembahasan. "Masih dalam pembahasan yang lebih detail," kata Adita. kbc10

Bagikan artikel ini: