Harga material menjulang tinggi, pengusaha konstruksi gigit jari

Rabu, 7 September 2022 | 08:01 WIB ET

JAKARTA,.kabarbisnis.com: Para pelaku usaha konstruksi tengah dalam kondisi tertekan akibat kenaikan harga bahan baku material. Sehingga meminta pemerintah untuk adanya penyesuaian kontrak dengan harga baru.

Wakil Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) Didi Auliah menjelaskan, kondisi ini terjadi untuk kontrak yang sudah ditandatangani pada 2021 lalu dan awal 2022. Di mana ketentuan harga kontrak memakai prediksi harga saat ditandatangani.

Namun berjalan dengan waktu, harga material terpantau mengalami lonjakan, seperti bahan bangunan, semen, hingga bahan bakar yang membuat kontraktor malah merugi. Disebutkannya, banyak kontrak yang berjalan saat ini mahal membuat kontraktor menderita.

"Kalau bicara data saat ini hampir 60% kontrak yang berjalan ini menderita, jangankan mengharapkan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan saja sudah bagus," kata Didi, dalam Evening Up CNBC Indonesia, dikutip Rabu (7/9/2022).

Meski merugi, kontraktor masih harus terus menjalankan kontrak. Sebab jika proyek dibatalkan yang merugi adalah pihak kontraktor juga tenaga pelaksana kerja konstruksi yang mencapai 7 juta orang dari seluruh Indonesia.

Sehingga pihaknya mendorong pemerintah untuk meninjau ulang kontrak-kontrak yang sudah berjalan.

"Kita berharap Kementerian PUPR, Departemen Keuangan segera ambil keputusan bahwa kita harus meninjau ulang kontrak-kontrak ini seperti apa," kata Didi.

Dia melihat pemerintah bisa mengambil kebijakan yang disebut Balance Contract dengan mengurangi volume pekerjaan yang dan disesuaikan dengan nilai barang saat ini. Sebab jika pemerintah memperbaharui kontrak dengan nilai material yang baru tentu akan membebani APBN.

"Kalau nambah uang saya nggak yakin lah, APBN terbatas," katanya.

Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Insannul Kamil mengatakan, bahan baku material sudah naik lebih dari 50% seperti besi, baja, alumunium, hingga aspal. ini berimplikasi pada pada penyelesaian kontrak.

"Sehingga jalan keluarnya ya eskalasi atau penyesuaian harga yang memang akan menyelamatkan kondisi kontraktor," katanya.

Saat ini pemerintah juga sudah memberikan bantuan pada kontraktor dari harga solar industri. Yaitu, Pertamina akan mengambil margin nol untuk proyek infrastruktur Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Lalu selisih harga juga akan dibayarkan oleh Kementerian PUPR. Namun langkah itu dinilai belum bisa menyelamatkan.

"Itu sesuatu yang cukup memberikan kelegaan kepada kontraktor, tapi yang pasti itu nggak menyelamatkan kontraktor dari kondisi yang berdarah-darah dari peningkatan material yang dipengaruhi logistik global karena memanasnya geopolitik," katanya. kbc10

Bagikan artikel ini: