Bangun IKN, Kementerian PUPR minta tambahan anggaran Rp6 triliun

Jum'at, 5 Agustus 2022 | 08:01 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 5-6 triliun pada 2023 untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN).

"Tapi dalam perjalanannya, (PUPR) meminta tambahan Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun. Ini sedang kami proses bersama mereka, tentu dengan adanya penelaahan dan sebagainya," ujarnya dalam Media Briefing, Kamis (4/8/2022).

Lebih lanjut, Isa mengatakan, permintaan tambahan anggaran oleh PUPR sampai Rp 6 triliun ini bakal digunakan untuk tahap awal pembangunan pusat pemerintahan di IKN.

"Untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, (anggaran) itu untuk di situ," katanya.

Dia menambahkan, Kementerian PUPR sebenarnya telah memiliki anggaran sendiri melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), tapi jumlahnya cuma hingga Rp 1 triliun.

"PUPR sejauh ini punya anggaran di DIPA awal APBN sekira beberapa ratus miliar atau hingga mencapai Rp 1 triliun," pungkas Isa.

Adapun total anggaran pembangunan IKN berdasarkan hitungan Bappenas mencapai Rp 466,9 triliun, sehingga dana dari APBN sendiri hanya 20 persen atau Rp 90 triliun.

Pemerintah menyiapkan Rp 30 triliun pada tahun 2023 untuk membangun infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 5-6 triliun pada 2023 untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN).

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

"Kita juga di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan untuk ibu kota negara baru, yaitu antara Rp 27 triliun hingga Rp 30 triliun," kata Sri.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan juga gedung pemerintahan Kementerian Perhubungan.

"Untuk berbagai simpul konektivitas dan untuk membangun awal di bidang pendidikan seperti sarana sekolah dan kesehatan," katanya.

Selain itu anggaran tersebut juga akan digunakan belanja sarana dan prasarana di bidang ketahanan dan keamanan.

Sebelumnya pemerintah menyiapkan sejumlah skema pendanaan untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Kurang lebih terdapat enam skema yang disiapkan dan sedang dikaji pemerintah diantaranya yakni pertama, dana APBN dengan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan.

Kedua, kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Ketiga partisipasi badan usaha termasuk BUMN. Keempat swasta murni.

Kelima, skema dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional. Keenam, pendanaan lainnya misalnya crowd funding dan dana dari filantropi. kbc10

Bagikan artikel ini: