Pembatalan aturan sewa slot multipleksing kukuhkan eksistensi TV lokal

Jum'at, 5 Agustus 2022 | 07:52 WIB ET
Yogi Hadi Ismanto, Direktur PT Lombok Nuansa Televisi atau Lombok TV (kiri) dan Gede Aditya Pratama, Kuasa Hukum Lombok TV (tengah).
Yogi Hadi Ismanto, Direktur PT Lombok Nuansa Televisi atau Lombok TV (kiri) dan Gede Aditya Pratama, Kuasa Hukum Lombok TV (tengah).

JAKARTA, kabarbisnis.com: Mahkamah Agung (MA) memutuskan pembatalan aturan sewa slot multipleksing. Pasalnya penguasaan spektrum frekuensi radio oleh negara dinilai dikuasai lembaga penyiaran swasta (LPS) multipleksing yang menyediakan alat bantu penerima siaran.

Atas hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo) diminta mematuhi putusan MA  dengan membatalkan Pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran. Keputusan tersebut dibacakan juru bicara MA Andi Samsan Nganro pada Selasa (2/8/2022) lalu.

Adapun uji materi perkara ini dimohonkan LPS PT Lombok Nuansa Televisi pada bulan April 2022. "Dengan keputusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap ini sekaligus mengukuhkan eksistensi TV lokal di Tanah Air," ujar Dirut Lombok TV Yogi Hadi Iswanto kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Yogi menjelaskan, Pasal 81 PP No 46 Tahun 2021 menuntut lembaga penyiaran menyewa slot multipleksing kembali . Padahal dalam UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ketentuan tersebut tidak ada.

"Dengan aturan baru sewa slot multipleksing, TV lokal  tadinya membayar sewa penyelengaraan penyiaran sebesar Rp 36 juta per tahun diharuskan membayar slot sebesar Rp 25 juta per bulan. Artinya Izin Stasiun Radio dan Izin Prinsip Penyiaran yang kita miliki sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran tidak lagi berguna," jelasnya.

Menurut Yogi, aturan sewa slot multipleksing justru menimbulkan ketidakpastian bisnis lembaga penyiaran swasta daerah. Karena itu dia menganggap wajar keputusan Majelis Hakim MA yang mencabut Pasal 81 PP No 46 Tahun 2021 karena dinilai bertentangan dengan Pasal 33 ayat 1 UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagaimana Pasal 72 angka 3 UU No 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Bahkan MA juga menilai , PP No 46 Tahun 2021 telah menciptakan diskriminasi bagi penyiaran televisi berskala kecil. Semestinya regulasi dibuat berlaku setara bagi semua pelaku penyelenggara penyiaran.

Sebagai bagian Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATLI), sambung Yogi semestinya pemberlakuan regulasi memberikan iklim yang kondusif bagi semua pelaku usaha berkompetisi. Yogi mengaku pihaknya siap menjalankan ketentuan migrasi teknologi penyiaran analog switch off (ASO) yang sedianya berlaku November 2022. Hal tersebut sebagai amanat dari UU Cita Kerja. "Kita sudah punya infrastrukturnya," ujarnya.

Kuasa Hukum PT Lombok Nuansa Televisi Gede Aditya Pratama berharap putusan MA ini tidak menjadikan pemerintah membuat aturan sejenis yang materi muatannya sama. Gede meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika menghentikan proses analaog switch off di seluruh Indonesia terhadap lembaga penyiaran swasta yang telah memiliki Ijin Penyelenggaraan Penyiaran, sampai diterbitkan peraturan yang memuat multipleksing ke dalam UU.

Gede juga meminta Kemeninfo menghentikan proses analog switch off di seluruh Indonesia terhadap lembaga penyiaran yang telah memiliki Ijin Penyelenggaraan Penyiaran berdasarkan UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jo UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru terkait multipleksing ini dalam bentuk UU.

"Kami berharap, pengaturan penyelenggaraan multipleksing jika diatur dalam UU dapat memperhatikan dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggara penyiaran televisi lokal," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: