Hingga Juni 2022, pemerintah guyur insentif PPnBM Rp385 miliar

Kamis, 28 Juli 2022 | 09:02 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang telah dikucurkan pemerintah mencapai Rp 385 miliar hingga Juni 2022. Insentif ini diberikan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri otomotif di tengah pandemi Covid-19.

"Sampai Juni 2022 yang dimanfaatkan untuk insentif PPnBM kendaraan bermotor senilai Rp 385 miliar," kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Rabu (27/7/2022).

Suryo mengatakan, data tersebut berdasarkan informasi terkini dan hasil verifikasi yang dilakukan Kementerian Keuangan. Padahal pagu yang dianggarkan pemerintah untuk program ini mencapai Rp 1,6 triliun.

Meski realisasinya masih rendah, namun akan tetap menjadi dasar evaluasi sebelum kebijakan insentif ini berakhir pada September 2022. Dia pun belum bisa memastikan program ini akan dilanjutkan atau malah sebaliknya, dihentikan.

"Jadi ini sangat-sangat kita perlukan untuk dasar melakukan evaluasi sebelum batas akhir bulan September 2022 ini," kata Suryo.

Suryo menambahkan, kebijakan pemberian insentif dilakukan untuk mendukung sektor-sektor yang dirasa membutuhkan campur tangan pemerintah untuk bangkit dari dampak pandemi. Dia pun menyebut dalam beberapa bulan ini permintaan pembelian kendaraan bermotor sudah mulai mengalami peningkatan.

"Di beberapa bulan terakhir untuk kendaraan bermotor sudah mengalami peningkatan pertumbuhan secara ekonomis dan juta refleksi dari penerimaan pajaknya," kata dia.

Penerimaan pajak di semester I 2022 mencapai Rp 868,3 triliun. Angka ini sekitar 58,5 persen dari target. Penerimaan pajak mampu tumbuh positif karena ekonomi Indonesia mulai pulih.

"Hingga Semester I penerimaan pajak mencapai Rp 868,3 triliun atau 58,5 persen dari target," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Rabu (27/7/2022).

Penerimaan pajak tersebut berasal dari PPh nonmigas sebesar Rp 519,6 triliun atau 69,4 persen. Menurutnya ini pencapaian yang luar biasa hanya dalam waktu setengah tahun saja.

Kemudian dari pos PPN dan PPNBM sebesar Rp 300,9 triliun atau 47,1 persen. Lalu dari pos PBB dan pajak lainnya sebesar Rp 4,8 triliun atau 14,9 persen dari target. Sedangkan dari PPh migas mencapai Rp 43 triliun atau 66,6 persen.

Berdasarkan data-data tersebut, penerimaan pajak tumbuh 55,7 persen. Capai tersebut disebabkan harga komoditas yang mengalami kenaikan dan memberikan dampak positif ke penerimaan negara.

"Dan karena pertumbuhan ekonomi yang pulih dan membaik, sehingga memberikan dampak positif ke penerimaan pajak," kata dia.

Alasan lainnya, basis penerimaan pajak tahun ini masih belum tinggi sekali karena ekonomi baru mulai pulih. Sebagaimana diketahui, tahun lalu Indonesia masih terkena delta varian.

Selain itu kenaikan penerimaan pajak tahun ini juga tidak terlepas dari adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berakhir pada Juni 2022 lalu.

"Juni ini kami tutup program PPS dan ada kenaikan PPN dari program yang dilaksanakan," kata dia.

Dia menambahkan, penerimaan pajak semester II akan mengalami tantangan lantaran sudah tidak ada PPS dan basis pertumbuhan penerimaan pajak tahun lalu yang sudah membaik. Sehingga faktor-faktor tadi akan memberikan dampak penerimaan pajak semester depan.

"Jadi kami nanti akan lebih tergantung pada faktor pertumbuhan ekonomi yang kami harapkan pulih dan sehat. Memang ada alasan pemulihan eko sudah cukup kuat," pungkas Sri Mulyani. kbc10

Bagikan artikel ini: