Cerita Sri Mulyani hemat dana meeting PNS dan belanja ATK berkah digitalisasi
JAKARTA, kabarbisnis.com: Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, era digitalisasi merambah banyak aspek kehidupan, termasuk di dalam operasional pemerintah. Berkah digitalisasi ini bahkan membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati senang karena anggarannya untuk alat tulis kantor (ATK) menurun drastis.
Sri Mulyani bilang, digitalisasi telah membantu pemerintah dalam menghemat anggaran, terutama untuk belanja ATK karena kini banyak aktivitas operasional pemerintah telah terdigitalisasi. Meski demikian kata dia anggaran biaya internet justru meningkat.
"Yang paling senang sebagai menteri keuangan, biaya pemerintah menurun. Jadi, pembelian ATK turun tapi sekarang biaya internet naik," ujar Sri Mulyani pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia di Bali, Senin (11/7/2022).
Lewat digitalisasi yang telah berlangsung dalam aktivitas kementerian dan lembaga negara, membuat semuanya menjadi efisien dan aman.
Kementerian Keuangan juga kini telah memulai transformasi digital guna mengelola anggaran, terutama setelah pandemi Covid-19 melanda.
"Selama pandemi karena kita dipaksa untuk pindah ke digital, sekarang semua biaya capex untuk Zoom dan berbagai connectivity menjadi sangat meningkat tapi itu one off, sesudah itu kemudian efisiensi dari biaya-biaya meeting pertemuan perjalanan dinas nggak terlalu banyak," ungkapnya.
Transformasi digital pemerintah, kata Sri Mulyani, adalah fokus utama Presiden Joko Widodo sejak periode menjabat. Di periode kedua ini, transformasi digital itu terus dilakukan.
"Digitalisasi transformation ini menjadi prioritas yang sangat tinggi dari Bapak Presiden sejak awal beliau di periode pertama dan ini periode kedua kita mengakselerasinya," ungkap Sri Mulyani. kbc10
Ketua Kadin Surabaya Beri Apresiasi Keberhasilan Program Wirausaha Merdeka 2023 di PPNS
Perbankan Mulai Siapkan Uang Tunai Sambut Libur Nataru
Youtuber dan Tiktoker Dinilai Bikin RI Rugi, Ini Alasannya?
Konsolidasi dan Transformasi Jadi Kunci Keberhasilan BPR dan BPRS Dalam Hadapi Tantangan
BPKÂ Temukan Potensi Kerugian Negara Rp18,9 Triliun di Semester I-2023