PPSKI sebut jumlah ternak tertular PMK lima kali lipat dari data Kementan
JAKARTA, kabarbisnis.com: Ketua Umum Perhimpunan Peternakan Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Nanang Purus Subendro memperkirakan jumlah kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) jauh lebih besar dibandingkan data resmi Kementerian Pertanian (Kementan).
"Data hewan ternak sapi yang terpapar PMK sudah 200.000 , tapi saya yakin sudah 1 juta ekor," ujar Nanang dalam webinar Forwatan bertemakan "Idul Adha Dibayang-Bayangi PMK Amankah?" di Jakarta,.Kamis (30/6/2022).
Data siagapmk.id pada Kamis, (30/6/2022) pukul 17.25 wilayah yang terkena wabah PMK saat ini sudah ada di 19 provinsi dan 223 kabupaten/kota yang tertular. Kasus hewan ternak yang terjangkit PMK saat ini sudah mencapai 298.474 kasus.
Sedangkan hewan sembuh hingga saat ini jumlahnya baru 98.380 ekor hewan. Sementara untuk hewan yang belum sembuh mencapai 195.260 ekor hewan.
Menurutnya, data yang dihimpun pemerintah sangat lambat dan ketinggalan. Musababnya, Kementan hanya mengambil data dari petugas resmi, namun tidak mencatat data dari paramedis mandiri maupun masyarakat secara swadaya.
"PMK itu berbeda dengan Covid-19, PMK itu sejak ada gejala klinis di suatu peternakan, tidaklah perlu menunggu hasil lab. Begitu di daerah ada yang dinyatakan terkonfirmasi positif PMK, ada ternak lain di daerah situ yang menunjukkan gejala klinis, sudah bisa dipastikan itu PMK sehingga tak perlu menunggu hasil.Sifat virus PMK sangat ganas," beber Nanang.
Nanang menuturkan, yang perlu dilakukan untuk diagnosa adalah penetapan titik-titik daerah peternakan mana saja yang sudah terkonfirmasi positif PMK.
"Data dari kami bisa dinyatakan berlipat-lipat dari data yang diberikan pemerintah karena kami tidak menunggu konfirmasi dari lab, kami berdasarkan wilayah," tuturnya.
Menurut Nanang, Kementan perlu mempunyai data pembanding sehingga proses penanganannya PMK lebih terukur. "Sehingga, keseriusan dalam membuat kebijakan dapat terlihat dengan mengacu pada daya yang sesungguhnya," kata Nanang.
Dia berharap pemerintah mempercepat pengadaan 3 juta dosis vaksin PMK, yang diantara 800.000 dosis sudah terdistribusikan. Menurutnya, 2,2 juta dosis diharapkan akan datang di pertengahan Juli 2022.
Nanang menambahkan, dengan populasi sapi sebesar 14 juta ekor setidaknya dibutuhkan 28 juta dosis. Saat ini, seluruh wilayah di Jawa dinyatakan zona merah. Hal ini menandakan penyebaran virus PMK yang melalui air bone sangat luar biasa penularannya. "Kalau begini antara penularan virus dengan pengobatan seperti balapan," terangnya.
Dengan status zona tersebut itu pula menyebabkan mobilitas hewan ternak qurban tidak dapat menjual ke luar daerah seperti di Bandung dan Jakarta. Pasalnya, Kementan telah menerapkan lockdown guna membatasi peredaran hewan ternak untuk memitigasi resiko penyebaran virus PMK.
Semestinya, menjelang Hari Raya Idul Adha peternak menikmati kenaikan harga 10-25%. Namun yang terjadi justru turun hingga 25%. Belum lagi jika ada ternak sapi yang terpapar, maka peternak akan memotong paksa.
Nanang menduga penanganan wabah PMK baru akan selesai 3-5 tahun mendatang. Dengan demikian, untuk mempercepat penurunan wabah PMK, Nanang meminta pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan Nasional untuk memberikan penugasan kepada Perum BULOG dan PT Berdikari agar menerima hewan ternak terjangkit PMK.
"Ternak yang sudah sembuh juga bisa jadi carrier, jadi ke depan baik ternak yang kena PMK atau yang sudah sembuh jumlahnya akan banyak. Nah kita perlu tempat untuk menampung ternak-ternak ini yang harus dipotong paksa," kata Nanang seraya berharap daging ternak dapat menjadi penambah suplai daging dalam negeri.
Sekretaris Perum BULOG Awaludin Iqbal mengatakan, pihaknya mendapat penugasan pemerintah mengimpor daging kerbau sebagai pilihan atau substitusi bagi masyarakat untuk mendapatkan daging dengan harga yang lebih murah.
Iqbal mengakui, India dari sisi negaranya memang masih belum terbebas PMK, tetapi beberapa zona di negara tersebut sudah bebas PMK. Namun disisi lain, India juga telah mengekspor daging kerbau beku ke lebih dari 70 negara termasuk negara negara di Timur Tengah.
Untuk menjamin keamanan daging India, BULOG juga melakukan tes PCR terhadap daging kerbau yang masuk ke Indonesia. Hal ini untuk meyakinkan masyarakat daging tersebut aman dikonsumsi. "Kami yakinkan prosesnya pemotong kerbau di India sangat hirgenis, dari mulai proses pemilihan, proses penyembelihan, proses pengemasan, proses pelayuan, dan pengemasan," tuturnya.
Terkait syariat hewan ternak qurban namun terjangkit PMK, Sekretaris Lembaga Pengembangan Pertanian PBNU, Tri Chandra Aprianto mengakui hewan yang dikurbankan haruslah seheat. "Apakah gejala klinis ini masih memenuhi syarat? Karena selama ini dari berbagai kajian kitab kuning dasarnya harus sehat," jelasnya.
Karena itu, PBNU merekomendasikan kepada pemerintah untuk terlibat secara langsung dalam mematikan kesehatan hewan yang dijadikan kurban. Selanjutnya, pemerintah perlu segera mengadakan disinfeksi dan vaksinasi terhadap ternak yang belum tertular PMK.kbc11
Forum Kapasitas Nasional III 2023 Jakarta Bukukan Kontrak Senilai Rp 20,2 Triliun
Sasar Kalangan Pebisnis Jawa Timur, OPPO Gelar OPPO International Skyport di Surabaya
79 Persen Orang RI Dinilai Telah Berinteraksi dengan Teknologi AI Generatif
Peringati HMPI, Kencana Group Tanam 1.000 Pohon di Kawasan Hutan Arjuno-Welirang
Bank Dunia Sebut 130 Juta Orang Bisa Jatuh Miskin Akibat Perubahan Iklim