DPR desak pemerintah perketat pengawasan distribusi Solar bersubsidi

Jum'at, 24 Juni 2022 | 09:26 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah mengawasi lebih ketat distribusi Solar bersubsidi di lapangan rentan diselewengkan untuk kebutuhan industri.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi mengatakan, disparitas harga yang mencolok antara Solar subsidi dan solar industri membuat banyak oknum yang ingin menyelewengkan Solar subsidi ini. Karena itu selalu ada potensi penyelewengan solar bersubsidi ke sektor industri yang tidak berhak menerimanya.

"Ini sangat merugikan dan membebani APBN. Jangan sampai rakyat sulit mengakses solar bersubsidi, karena banyak diselewengkan," kata Bambang dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII Kamis (23/6/2022).

Apalagi di saat kondisi sekarang, pemerintah juga harus memikirkan masyarakat, terutama daya beli masyarakat yang menurun. Untuk itu, subsidi harus diberikan kepada rakyat. "Namun, kita tidak menginginkan subsidi tersebut disalahgunakan untuk mengambil keuntungan, karena ada disvaritas harga antara solar subsidi dan solar industri," kata Bambang.

Legislator Dapil Jatim IV ini melanjutkan, salah satu upaya pemerintah dalam mengawasi BBM bersubsidi adalah dengan digitalisasi SPBU. Dengan perangkat digital yang terpasang di semua SPBU, petugasnya bisa memonitor semua kendaraan yang masuk untuk mengisi bahan bakar.

Ada video analitik yang mencatat pengeluaran BBM di SPBU sekaligus melihat plat kendaraan yang masuk. Transaksi pembelian dicatat, lengkap dengan nomor polisi dan dimonitor melalui perangkat video analitik.

Program digitalisasi SPBU sekaligus juga bisa memantau ketersediaan BBM bersubsidi yang beredar di tengah masyarakat. "Ini menjadi hal penting dalam mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi," kata Bambang.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Renowati mengungkap terjadinya penyalahgunaan bahan bakar minyak  (BBM) bersubsidi sebesar 181.583 liter dari total BBM sebesar 231.455 liter. Perhitungan volume BBM tersebut terhitung dari Januari-hingga Mei 2022.

Erika Renowati mengatakan, BBM jenis Solar menjadi yang paling banyak dicurangi dengan volume sebesar 176.783 liter. Selanjutnya disusul dengan praktik pengoplosan BBM sejumlah 49.422 liter dan penyelewengan minyak tanah bersubsidi 3.925 liter.

Sementara kecurangan pada Pertalite mencapai 875 liter. Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan praktik kecurangan tertinggi dengan jumlah barang bukti sebesar yakni 68.775 liter. Disusul dengan Provinsi Jawa Barat dan Jambi masiing-masing 47.316 liter dan 37.852 liter.

"Dari jumlah barang bukti sebesar 257.455 liter, dimana 231.455 liter barang bukti memenuhi unsur pidana dan 26.000 liter tidak memenuhi unsur pidana," kata Erika.

Guna meminimalisir penyalahgunaan BBM bersubsidi, BPH Migas melakukan sejumlah model pengawasan baru dengan metode digitalisasi nozzle. Program ini sejatinya sudah dimulai sejak 31 Agustus 2018 dengan proses penyempurnaan yang masih berjalan. Program yang dijalankan PT Pertamina bersama dengan PT Telkom Indonesia ini ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas data penyaluran BBM kepada konsumen sekaligus meningkatkan fungsi pengaturan dan pengawasan BPH Migas terhadap kegiatan pendistribusian BBM di seluruh SPBU.

"Progresnya sampai 16 Juni sudah 5.518 SPBU telah terdigitalisasi. Kami bisa melihat posisi stok BBMnya karena sudah terpasang Automatic Tank Gauge (ATG). Dari jumlah tersebut sebanyak 4.303 SPBU dilengkapi pengawasan penyaluran Solar dengan pencatatan nopol untuk pembeli solar," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: