Peternak sodorkan opsi pemusnahan massal ternak terkena PMK

Kamis, 9 Juni 2022 | 09:21 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ketua Umum DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Nanang Subendro mendorong pemerintah pemerintah melakukan "stamping out"/pemusnahan massal bagi ternak sapi yang tertular Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Dengan pemotongan bersyarat ini pemerintah dapat melibatkan Perum BULOG. "BULOG dapat beralih fungsi menjadi penampung daging sapi dari sapi yang terinfeksi PMK," ujar Nanang dalam webinar di Jakarta, kemarin.

Terkait kerugian yang dialami jika dilakukan pemusnahan massal, peternak yang hewan ternaknya terpaksa dipotong dapat diberikan ganti rugi. Atas hal ini,pihaknya juga mendesak pemerintah untuk menyediakan anggaran dalam penanganan wabah PMK.

"Meminta kepada pemerintah terkait ketersediaan dana anggaran yang cukup besar baik dalam pengadaan vaksin PMK dan pelaksanaan vaksinasinya, yaitu 80% dari populasi ternak berisiko PMK," kata Nanang.

Pendanaan ini mencakup kegiatan operasional pengawasan lalu lintas ternak, tindakan pengobatan, bantuan supporting bagi para peternak yang terdampak PMK. "Pemerintah juga disediakan sebagai ganti rugi jika terjadi pemusnahan, permasalahan KUR (Kredit Usaha Rakyat) akibat ternaknya terkena PMK dan lain-lain," kata Nanang.

Nanang menerangkan, harga sapi yang terpaksa dipotong karena wabah PMK,sudah turun 40-50 %. Bahkan, untuk sapi perah harganya jatuh lebih rendah dibanding harga daging sapi potong. "Sekarang harganya sudah Rp 3 juta," kata Nanang.

Kejadian PMK dalam skala luas akan memberi dampak kerugian ekonomi akibat turunnya produktivitas, kematian, dan harga jual ternak yang murah. Selain itu PMK juga berdampak dalam perdagangan internasional, baik ternak hidup maupun produk ternak karena adanya larangan ekspor.

Sofyan Sudrajat, mantan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mengatakan menurut Organisasi Kesehatan Hewan (OIE) ada tiga cara. Pertama, stamping out atau pemusnahan masaal. Jadi jika dalam satu kadang ada yang terkena, maka buka hanya yang tertular yang dimusnahkan, tapi ternak yang berdekatan.

"Kejadian tahun 2000 di Inggris dan Spanyol, jutaan sapi dimusnahkan. Dengan cara itu kedua negara bebas PMK dalam waktu enam bulan," katanya.

Kedua, vaksinasi, pengawasan lalu lintas, isoalasi dan desinfektan. Dalam keadaan darurat vaksinasi bisa efektif jika berasal dari negara asal virus tersebut, karena homolog (serotip-nya hampir sama). "Jadi tidak bisa vaksin dari Eropa atau Brasil," katanya.

Lebih efektif lagi vaksin berasal dari produksi dalam negeri, virus diambil dari sapi yang tertular. Namun vaksin dalam negeri pun menurut Sofyan tidak bisa langsung digunakan. Untuk memproduksi vaksin paling tidak membutuhkan waktu 1 bulan, kemudian pengujian 2-3 bulan.

Ketiga, menurut Sofyan, dengan cara depopulasi. Jadi sapi yang sakit dimusnahkan. Namun cara ini perlu ada kerjasama dengan instansi lain, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Polri dan pihak lain yang terkait.

"Lalu lintas ternak harus diawasi dan isolasi ternak yang diduga terkena dengan desinfektan. Tidak ada rumus dalam PMK, jika sawtu wilayah terkena, tetangganya bebas, karena virus bisa menular hingga 100 KM," terang dia.

Sebagai informasi, wabah PMK di Indonesia kian meluas sejak terdeteksi pertama kali di Gresik pada 28 April 2022 lalu. Penyakit yang disebabkan virus tipe A dari keluarga Picornaviridae, genus Apthovirus ini muncul setelah Indonesia dinyatakan bebas PMK sejak tiga dekade silam.

PMK menyerang hewan ternak berkuku belah, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Penularan PMK cukup cepat, baik melalui kontak langsung atau lewat udara atau airborne.

Kejadian PMK dalam skala luas akan memberi dampak kerugian ekonomi akibat turunnya produktivitas, kematian, dan harga jual ternak yang murah. Selain itu PMK juga berdampak dalam perdagangan internasional, baik ternak hidup maupun produk ternak karena adanya larangan ekspor.kbc11

Bagikan artikel ini: