Stok gula konsumsi diprediksi cukup hingga Ramadan dan Idul Fitri

Selasa, 8 Maret 2022 | 09:58 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikun memperkirakan, stok gula konsumsi cukup untuk memenuhi kebutuhan selama bulan puasa dan Idul Fitri 2022. Mengingat, saat ini petani sudah tidak memiliki stok gula karena telah diserap oleh pabrik gula.

Soemitro memperkirakan, sisa stok gula konsumsi akhir 2021 sebesar 1,1 juta ton. Ia menuturkan bahwa pemerintah telah menerbitkan persetujuan impor sekitar 1,13 juta ton. Jumlah tersebut terdiri dari gula mentah 980.000 ton (raw sugar) dan 150.000 ton gula kristal putih (GKP) untuk kebutuhan tahun 2022.

Soemitro menyebut, gula impor diperkirakan sudah mulai masuk pada Februari 2022. Adapun musim panen dan giling diperkirakan pada Mei mendatang.

Dia mengatakan, kebutuhan gula konsumsi pada saat normal diperkirakan mencapai 220.000 ton hingga 230.000 ton per bulan.

"Tidak ada alasan lagi Indonesia akan kekurangan gula pada menjelang musim panen ini. Tinggal bagaimana pemerintah me-manage stok gula," ujar Soemitro seperti dikutip, Senin (7/3/2022).

Oleh karena itu, APTRI meminta Kementerian Perdagangan mengawasi secara ketat distribusi dan peredaran gula. APTRI juga meminta agar pemerintah tidak mudah tergiur memberikan izin impor oknum yang sengaja membuat harga gula mahal dan nantinya meminta tambahan impor.

"Karena hal itu, petani yang akan dirugikan," ungkap Soemitro.

Lebih lanjut Soemitro mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi kembali harga acuan gula pasir yang saat ini Rp 12.500 per kilogram (kg). APTRI mengusulkan, agar harga acuan setidaknya bisa mencapai Rp 14.000 per kg- Rp 15.000 per kg, karena meningkatnya biaya produksi gula.

"Harga (acuan) Rp 12.500 kg itu ditetapkan pada 2016 lalu. Sekarang tahun 2022, biaya produksi gula sudah naik," ucap Soemitro.

Selain itu, Soemitro meminta pemerintah untuk kembali membentuk Dewan Gula Indonesia. Pembentukan Dewan Gula ini penting untuk memberikan masukan kepada Presiden dalam menetapkan kebijakan pergulaan di Indonesia.

Dewan Gula berisi semua stakeholder terkait, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Asosiasi Petani Tebu Rakyat, Ikatan Pedagang Pasar dan stakeholder terkait lainnya.

Dia menyebut, proses perumusan kebijakan dalam Dewan Gula tersebut merupakan hal penting untuk memberikan masukan dan gambaran secara komprehensif sebelum menetapkan suatu kebijakan pergulaan yang akan dilaksanakan.

"Tapi sejak bubarnya Dewan Gula, Asosiasi Petani Tebu, Ikatan Pedagang Pasar ini tidak dilibatkan lagi untuk memberikan masukan kebijakan pergulaan nasional," tutur Soemitro. kbc10

Bagikan artikel ini: