Pembiayaan usaha sektor perikanan dan kelautan 2022 dipatok Rp8,99 triliun

Headline

Pembiayaan usaha sektor perikanan dan kelautan 2022 dipatok Rp8,99 triliun

Aneka Bisnis Lain Lain

Selasa, 15 Februari 2022 | 17:33 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Artati Widiarti mematok angka sebesar Rp 8,98 triliun untuk pembiayaan usaha di sepanjang 2022.

Melalui program Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA), KKP menempatkan Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPUKP) di sejumlah lokasi prioritas seperti Kampung Budidaya di Kabupaten Pati, Gresik dan Kupang.

Selain itu Pasaman Barat, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur , dan Lombok Timur, serta lokasi pengembangan Klaster Daya Saing di Kabupaten Sambas, Konawe Selatan, dan Ogan Komering Ilir. "Saya yakin, dengan pendampingan TPUKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan di 34 Provinsi, target ini dapat tercapai bahkan bisa terealisasi hingga dua digit atau mencapai target optimis Rp 10 triliun," ujar Artati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (15/2/2022).

Artati mengungkapkan, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor kelautan dan perikanan pada 2021 mencapai Rp 8,05 triliun yang disalurkan kepada 231.329 pelaku usaha. Sementara berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, TPUKP turut berperan dalam pembiayaan kepada 1.771 pelaku usaha dengan realisasi sebesar Rp 43,61 miliar, serta pendataan dan pembinaan kepada 4.889 pelaku usaha sekaligus calon debitur potensial.

Dia pun meminta prestasi ini untuk terus ditingkatkan agar kehadiran TPUKP semakin bermanfaat bagi masyarakat. "Saya cukup berbangga dan optimistis dengan upaya pendampingan dan fasilitasi akses pembiayaan yang telah dilakukan oleh TPUKP," ungkap Artati.

Artati menegaskan, para TPUKP memiliki peran penting dalam mendorong investasi dan usaha. Apa yang dapat mereka lakukan untuk memfasilitasi kebutuhan terkait informasi investasi, perizinan usaha, kemitraan, pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi akses pembiayaan. Dikatakannya, 78 TPUKP yang tersebar di 34 Provinsi melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dengan menjalankan layanan GISELA secara bergerak (mobile).

"Saya berharap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melalui Pokja GISELA dan TPUKP dapat bersinergi mendukung pelaksanaan program-program prioritas KKP," sambung Artati.

Sebagai informasi, dalam mendukung pelaksanaan GISELA, Ditjen PDSPKP juga melakukan penguatan kelembagaan di daerah melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) GISELA pada 34 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Hal ini sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.kbc11

Bagikan artikel ini: