KSP: Penyerahan SK Hutan Sosial dan TORA bentuk kehadiran negara amankan ruang hidup rakyat

Minggu, 6 Februari 2022 | 05:35 WIB ET

Jakarta - Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan menegaskan, penyerahan SK hutan sosial khususnya hutan adat dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), bentuk kehadiran negara untuk mengamankan ruang hidup dan penghidupan masyarakat. 

"Tentunya ini akan ditindaklanjuti dengan pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan lahan yang menyeimbangkan tujuan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan," tegas Abetnego, di Jakarta, Sabtu (5/2). 

Menurut Abetnego, pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan lahan harus mensejahterakan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Artinya, masyarakat sudah mendapatkan akses terhadap hutan sebagai sumber penghidupan sekaligus terlibat langsung dalam menjaga kelestarian lingkungan. 

"Dampak ini diharapkan dapat betul-betul dirasakan oleh 148.642 keluarga yang menerima SK Hutan Sosial maupun SK TORA dari Presiden," kata Abetnego. 

Ia juga menyampaikan, percepatan penetapan hutan adat menjadi salah satu wujud nyata dari komitmen Presiden dalam pelaksanaan reforma agraria  dan perhutanan sosial. Hal ini juga menjadi instrumen bagi penyelesaian konflik agraria di dalam kawasan hutan. 

"KSP mendorong Kementerian LHK untuk lebih responsif terhadap usulan penetapan hutan adat dari komunitas-komunitas masyarakat adat di Nusantara," ujarnya. 

Seperti diketahui, pada Kamis (3/2), Presiden Joko Widodo menyerahkan SK Hutan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Secara virtual, penyerahan ini juga dilakukan pada masyarakat di 19 provinsi lainnya. 

Sebanyak 723 SK hutan sosial seluas 496,667,12 hektare diserahkan kepada 118.368 Kepala Keluarga di 20 Provinsi. Khusus hutan adat, ada 12 SK penetapan hutan adat, 2 SK indikatif hutan adat dengan total luas 21,288,83 hektare diberikan pada 6.170 KK. Sementara Surat Keputusan TORA sebanyak 19 unit dengan luas 30.274 hektare, diserahkan untuk 5 Provinsi.

Bagikan artikel ini: