REI Jatim bentuk tim bantu pengembang ajukan perizinan KKPR

Jum'at, 4 Februari 2022 | 21:46 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: DPD Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Jawa Timur membentuk tim khusus untuk membantu para pengembang dalam pengajuan perizinan terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Pasalnya, banyak kalangan pengembang yang menghadapi kendala dalam mengajukan perizinan secara online tersebut.

Untuk diketahui, Program KKPR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP 21/2021). PP 21/2021 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. KKPR ini berfungsi sebagai salah satu perizinan dasar yang perlu didapatkan sebelum pelaku usaha dapat melanjutkan proses perizinan berusaha.

KKPR merupakan suatu jenis perizinan yang menjadi acuan baru dalam melakukan perizinan berusaha sebagai pengganti izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang dalam membangun dan mengurus tanah. Selain melakukan perubahan terhadap nama izin lokasi dan pemanfaatan ruang, KKPR juga melakukan perubahan terhadap konsep serta prosedur perizinan berusaha.

Ketua DPD REI Jawa Timur, Soesilo Efendy menuturkan, sebagai aturan baru dan pengajuannya secara online, banyak pengembang khususnya anggota REI Jatim yang menghadapi kendala saat entry data. Hal ini karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan regulator, dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Karena kendala-kendala itu, kami mengundang pihak BKPM dan BPN untuk menyosialisasikan regulasi ini. Dan REI Jatim akan membentuk tim untuk menjembatani anggota yang kesulitan terkait perizinan KKPR ini," ujarnya usai acara Sosialisasi dan Kajian Terkait Pengurusan KKPR dan Izin Lingkungan bagi Pengembang, di Graha REI Jatim, Surabaya, Jumat (4/2/2022).

Tim tersebut akan berkoordinasi dengan pihak BKPM dan Kementerian ATR/BPN, sehingga diharapkan proses perizinan tersebut bisa kelar, dan pengembang bisa segera merealisasikan proyek atau usahanya.

"Sejatinya kalau semua perlengkapan lengkap, prosesnya sangat cepat atau sekitar 20 hari. Berbeda jauh dibanding aturan perizinan sebelumnya yang membutuhkan waktu sekitar 3-6 bulan, karena komponennya banyak dan satu per satu," ulas Soesilo.

Menurutnya, kendala yang dihadapi pengembang selama ini, selain kurang pemahaman akibat minimnya sosialisasi, juga karena sejumlah daerah masih mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Padahal dalam penerapan perizinan KKPR tersebut harusnya cukup Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Jadi antara pusat dengan daerah harus sinkron. Ini yang belum," ungkapnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Penyediaan Rumah Sejahtera Tapak, Danny Wahid menambahkan, perizinan terkait KKPR merupakan hal yang fundamental, karena merupakan awal dari sebuah proyek atau usaha dijalankan.

"KKPR ini menjadi salah satu proses perizinan yang harus dikantongi pelaku usaha. Kalau ini terhambat otomatis juga akan menghambat operasional, dan roda perekonomian juga tersendat," tandasnya.

Menurutnya, sejak aturan tersebut terbit dan mulai diberlakukan pada Agustus 2021 lalu, sebagian besar pengembang tak bisa melakukan proses.pengajuan izin karena kurangnya sosialisasi.

"Ini revolusi perizinan, harusnya sebelum aturan terbit ada sosialisasi dulu atau ada masa transisi, sehingga ketika mulai berlaku semua siap. Tapi yang ada justru kurangnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Yang jadi korban pasti pelaku usaha," beber Danny.

Dia bilang, akibat terhambatnya proses perizinan tersebut, banyak proyek pembangunan perumahan yang mandeg. Padahal pemerintah tengah mendorong sektor properti melalui insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah (DTP) yang diperpanjang hingga Juni 2022.

"Harusnya momen ini bisa dimanfaatkan pengembang, namun akibat kendala perizinan, harus menunggu," tukasnya.

Untuk itu, Danny berharap dengan adanya pertemuan antara REI dengan BKPM dan Kementerian ATR/BPN, kendala-kendala tersebut bisa segera diselesaikan, sehingga pengembang bisa segera menyediakan rumah bagi konsumen, yang saat ini kondisi pasar juga mulai membaik. kbc7

Bagikan artikel ini: