Bapanas beroperasi, BULOG tak lagi di bawah kendali BUMN

Jum'at, 4 Februari 2022 | 08:11 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah membentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sejak Agustus, lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 sebagai mandat UU No18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron dalam webinar Pataka menilai apabila Bapanas sudah berjalan maka Perum BULOG bukan lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara(BUMN). BULOG akan langsung berada di bawah otoritas Bapanas.

Herman megatakan, pihaknya telah berkomunikasi bersama Kementerian BUMN dan untuk secara operasional dan operatornya okeh Bapanas. "BULOG akan disubkoordinasikan menjadi operatornya badan pangan nasional sesuai dengan Perpres 66 yang mengamanahkan demikian," kata Herman di Jakarta.

Untuk bagaimana pola bekerja, sampai saat ini pihaknya masih menyusun dan merencanakan sejumlah langkah strategi kedepan. "Belum ada, karena bisanya personalia dulu tersusun baru dibuatkan arah dan tujuan serta implementasi dari perpres ini yang diwujudkan pada peraturan-peraturan BPN Yang secara teknis akan mengatur," tambahnya.

Bahkan, ke depannya para direksi Bulog dapat ditentukan Bapanas. Bagaimana struktural dan roadmaps bisa diimplementasikan untuk melindungi hajat hidup atas pengan di Indonesia.

"Jangan sampai signal kenaikan pangan dan komoditas naik di pasaran bisa menjadi langka, akibat apa pasti banyak yang harus dilakukan penelusuran dari hulu ke hilir misalnya persoalan CPO dan lain sebagainya," ujarnya.

Dia menyebutkan, sesuai UUD Pasal 33 Ayat 3 bahwa Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya kepada rakyat.

Seharusnya diwujudkan negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Kita kehilangan ekonomi Pancasila dan sudah masuk ekonomi liberalisasi. Padahal BUMN dahulu menguasai Perkebunan 60% dari jumlah perkebunan yang ada," ujarnya.

Presiden, menurut Herman, seharusnya bertanggung jawab terhadap seluruh persoalan bangsa, terutama soal pangan. Presiden harus mampu membaca dan mengembalikan Pasal 33 sehingga negara menjadi penyeimbang terhadap hajat hidup banyak masyarakat.

"Kalau mau bangun pangan atau Badan Pangan Nasional, jangan parsial, jangan bangun IKN (Ibu Kota Negara) di Kalimantan, padahal uangnya tidak punya. Artinya masih banyak pilihan yang paling urgensi," tegasnya.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum BULOG, Mokhamad Suyamto mengatakan, mempedomani ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Perpres 66 Tahun 2021, maka perlu dasar hukum untuk penegasan pendelegasian wewenang dari Mendag, Mentan dan Kepala Bapanas dan penegasan pemberian kuasa dari Menteri BUMN. Sebelum adanya perpres 66, BULOG berhadapan sebanyak tujuh Kementerian sebagai regulator, sehingga seringkali kebijakan pangan yang diberikan penugasan kepada bulog tidak terintegrasi hulu hilir.

Dengan adanya Bapanas, harapannya semua kebijakan pangan sehingga pelaksanaan tugas kebijakan ketersediaan maupun stabilisasi akan berjalan lebih efektif. Sesuai Perpres 48 Tahun 2016, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, pemerintah menugaskan BUMN untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen.

Antara lain untuk komoditas beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, cabe, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam. "Sampai dengan saat ini pengelolaan cadangan pangan pemerintah baru sebatas komoditas beras. Untuk cadangan pangan yang lain, sampai saat ini Pemerintah tidak punya stok. Sehingga apabila terjadi gejolak kenaikan harga pemerintah tidak punya stok untuk melakukan stok operasi untuk stabilisasi harga pangan," bebernya.

Direktur Eksekutif PATAKA Ali Usman mengatakan, Presiden RI untuk segera membentuk Kepala dan anggota dalam struktur organisasi Bapanas. Dengan begitu, tidak ada miskoordinasi dan lempar tanggung jawab apabila terjadi persoalan stabilitas pasokan dan harga. Gonjang-ganjing  pasokan dan harga sembako sering kali terjadi pada momen Hari Keagamaan Besar Nasional seperti Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.

“Sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, jika terjadi instabilitas pasokan berkurang atau berlebih sehingga berdampak pada naik/turunnya harga pada komoditas sembako. Lalu masyarakat konsumen dan produsen akan mengadu ke siapa kalau  bukan Bapanas. Sebab kewenangan dari Kementerian dan lembaga terkait sudah diambil alih oleh Bapanas. BUMN Holding Pangan dan Perum BULOG perlu melakukan aksi kolaborasi menjaga keseimbangan stabilisasi pasokan dan harga baik," kata dia.

Dengan mekanisme kerjasama produksi, penyerapan produk di petani, penguasaan barang untuk komersial dan cadangan pangan pemerintah, stok operasi pasar. Sehingga menciptakan ekosistem stabilisasi pasokan dan harga pangan baik tingkat produsen hingga diterima tangan konsumen. kbc11

Bagikan artikel ini: