Hore! Insentif PPh final bagi UMKM diperpanjang

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:57 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah akan memperpanjang pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) final usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ditanggung pemerintah (DTP) pada tahun ini. Pasalnya, UMKM masih memerlukan dukungan fiskal untuk pulih dari tekanan pandemi Covid-19.

Kolaborasi ini akan dilakukan bersama oleh Kementerian Keuangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung UMKM.

"Untuk UMKM, kami sampaikan kita keroyok bersama-bersama. Dari Kementerian Keuangan, ada perpanjangan insentif PPh final UMKM," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja KSSK bersama Komisi XI DPR yang disiarkan secara virtual, Kamis (27/1/2022).

Meski begitu, dia belum merinci ketentuan perpanjangan insentif PPh Final UMKM DTP tersebut. Tetapi untuk tahun ini, stimulus untuk UMKM yang diperpanjang terdiri atas 3 jenis, yakni insentif pajak, subsidi bunga UMKM baik KUR maupun non-KUR, serta penjaminan kredit UMKM.

Adapun pada sepanjang 2021, insentif PPh final telah dimanfaatkan 138.635 wajib pajak UMKM atau senilai Rp 800 miliar. Sinergi yang erat untuk mendukung UMKM ini akan direalisasikan BI dengan memberikan fasilitas kegiatan promosi perdagangan dan investasi pada sektor prioritas melalui kantor perwakilan, serta melalui rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM). "Sisi OJK akan diberikan dukungan berupa perpanjangan restrukturisasi kredit/pembiayaan," tuturnya.

Selain itu, OJK juga akan meningkatkan akses keuangan UMKM dengan perluasan pilot project KUR klaster, pendirian bank wakaf mikro, lembaga keuangan desa, dan platform UMKM-MU yang dukung peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

Sebagai informasi, pemerintah juga telah mengumumkan perpanjangan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor (mobil) dan PPN DTP untuk rumah pada 2022.

Untuk tahun ini, pemerintah menyiapkan dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp 455,62 triliun, yang terdiri atas bidang kesehatan senilai Rp 122,5 triliun, perlindungan masyarakat Rp 154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp 178,3 triliun.kbc11

Bagikan artikel ini: