Menag pastikan tidak ada penghentian pemberangkatan umrah, tetap terapkan OGP

Selasa, 18 Januari 2022 | 09:29 WIB ET
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memastikan bahwa tidak ada pemberhentian pemberangkatan jemaah umrah asal Indonesia. Proses keberangkatan jemaah umrah, menurut Menag akan tetap menerapkan skema kebijakan satu pintu atau one gate policy (OGP).

"Tidak ada pemberhentian umrah. Saya juga sudah meminta kepada Pak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah agar keberangkatan jemaah tetap menerapkan one gate policy. One gate policy tetap diberlakukan. Jangan kemudian di masing-masing daerah bisa terbang sendiri-sendiri," tegas Yaqut  saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (17/1/2022).

Menurut Menag, keberangkatan jemaah umrah tetap berjalan. Sebab, tidak ada undang-undang yang melarang warga negara pergi ke luar negeri, termasuk untuk menjalankan ibadah umrah, kalau sudah mendapatkan visa. Kecuali kalau yang bersangkutan terkena masalah hukum.

"Jadi kalau sudah mendapat visa, dia berhak ke luar negeri. Tapi pemerintah berhak melakukan pengaturan," ucap Menag.

Menag mengatakan, penerapan one gate policy adalah bagian dari pengaturan yang diberlakukan pemerintah. Yaqut mengaku awalnya ada usulan untuk mencabut pengaturan one gate policy.

Namun, setelah proses evaluasi, apalagi ada kasus tim advance penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang terkena Omicron, diputuskan kebijakan satu pintu tetap diberlakukan. "Kita masih pakai one gate policy aja masih ada yang kena, apalagi kalau dicabut, akan sangat riskan," terang Menag.

Jemaah umrah Indonesia diberangkatkan kali pertama pada pada 8 Januari 2022. Sampai dengan keberangkatan pada 15 Januari 2022, total ada 1.731 jemaah umrah yang sudah berangkat ke Arab Saudi. Dari jumlah itu, ada 400 jemaah yang akan kembali ke Tanah Air pada hari ini.

"Kita sudah melakukan evaluasi terhadap tim advance yang pulang dari Saudi. Evaluasi akan dilakukan lebih komprehensif seiring kepulangan jemaah umrah yang pertama," ujar Menag.

Terkait kemungkinan asrama haji Pondok Gede menjadi tempat karantina kepulangan jemaah umrah, Menag mengaku masih belum mendapatkan persetujuan dari Satgas Pencegahan Penyebaran Covid-19. Meski demikian, proses komunikasi terus dilakukan.

"Pak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah masih terus melakukan komunikasi agar asrama haji bisa diterima sebagai tempat karantina kepulangan karena biayanya juga lebih murah di banding tempat lain. Saya kira ini bisa meringankan jemaah umrah," tutur Menag. kbc10

Bagikan artikel ini: