Tak hanya Jepang, Korsel juga desak RI cabut larangan ekspor batu bara

Senin, 10 Januari 2022 | 07:34 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Setelah pemerintah Jepang mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut larangan ekspor batu bara, kali ini giliran Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan (Korsel) meminta hal yang sama. Hal ini disampaikan usai Indonesia menutup keran ekspor batu bara sejak 1 Januari 2022.

Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan Yeo Han Koo bahkan melakukan pertemuan darurat secara virtual dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Indonesia Muhammad Lutfi.

Dalam pertemuan tersebut, Yeo meminta agar pemerintah Indonesia kembali membuka ekspor ke luar negeri, termasuk Korea Selatan.

"Mendag Yeo menyampaikan keprihatinan pemerintah (Korea Selatan) atas larangan ekspor batu bara Indonesia dan sangat meminta kerja sama Pemerintah Indonesia agar pengiriman batu bara segera dimulai kembali," demikian pernyataan kementerian dalam siaran pers seperti dilansir Yonhap, Sabtu (8/1/2022).

Lutfi mengungkapkan, Indonesia sangat menyadari kekhawatiran Korea Selatan akan ketersediaan bahan baku pembangkit tenaga listrik tersebut. Untuk itu, ia akan berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan lancar.

Kedua menteri sepakat tentang pentingnya kerja sama dalam jaringan pasokan global. Selain itu, kedua negara juga menekankan perlunya upaya bilateral demi menjamin rantai pasokan komoditas yang stabil.

Pada pertengahan pekan lalu, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji juga turut melayangkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk mencabut larangan ekspor batu bara.

Kenji mengatakan, sejak larangan tersebut diberlakukan beberapa kapal kargo yang telah memuat batu bara tidak bisa berangkat. Padahal, industri di Jepang secara reguler mengimpor batu bara untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dan manufaktur.

Sebagai informasi, Kementerian ESDM melarang perusahaan batu bara dalam negeri untuk melakukan ekspor mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2022.

Larangan tersebut merupakan langkah yang dinilai perlu dilakukan guna memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), khususnya untuk pembangkit listrik yang dimiliki PT PLN (Persero). kbc10

Bagikan artikel ini: