Aduan jasa keuangan mendominasi, BPKN: Kerugian konsumen capai Rp2,45 triliun

Senin, 20 Desember 2021 | 19:53 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menerima 3.211 aduan dari konsumen hingga 16 Desember 2021. Pengaduan tertinggi berada di sektor layanan jasa keuangan yakni 2.152 aduan. Sementara dari sisi konsumen menderita kerugian hingga menembus Rp 2,45 triliun.

"Kerugian yang didhadapi konsumen jauh meningkat, resiko kerugian yang berasal dari laporan 2020 bernilai Rp 493,92 miliar," ujar Wakil Ketua Komisi Advokasi BPKN Andi Muhammad Rusdi dalam konferensi pers virtual, Senin (20/12/2021).

Andi menuturkan, lonjakan aduan sektor keuangan di tahun 2021 diantaranya masuknya kasus di sub sektor asuransi mencakup penolakan klaim asuransi, asuransi pailit, dan gagal bayar. Dengan begitu aduan di sektor jasa keuangan di tahun 2021, terdapat peningkatan 226 aduan.

Catatan BPKN menyebutkan sepanjang tahun 2020, jumlah aduan dari konsumen sebanyak 1.372. "Risiko kerugian dari pengaduan di subsektor asuransi mencapai Rp 2 triliun. Laporan di sub sektor asuransi mencakup penolakan klaim asuransi, asuransi pailit, dan gagal bayar," kata Andi.

Sementara aduan yang datang dari sektor jasa keuangan lainnya adalah leasing yang mencakup masalah terkait penarikan kendaraan, restrukturisasi, dan penagihan debt collector. BPKN juga mencatat pengaduan dari subsektor perbankan yang meliputi masalah tunggakan angsuran akibat pandemi, pemakaian kartu kredit oleh orang lain, dan dana nasabah yang hilang.

"Sementara dari sub sektor investasi masalah yang banyak dilaporkan adalah ingkar janji perusahaan investasi dan terkait pinjaman on line paling banyak soal cara penagihan dan bunga pinjaman yang tinggi," papar Andi.

Terkait aduan pinjaman daring, BPKN menilai hal ini tidak terlepas dari kondisi Covid-19 yang membuat masyarakat mimilihnya karena kemudahan dan kecepatan aksesnya. Hal berbeda dengan persyaratan yang diajukan  lembaga finansial konvesional. "Disamping itu memang mudahnya membuat aplikasi (pinjaman, red). Rendahnya tingkat literasi dan perilaku masyarakat yang cendrung gali lobang dan tutup lobang menjadi faktor tingginya aduan pinjaman online," terangnya.

Aduan konsumen yang diterima BPKN ini, kata Andi, timbul karena ketidakjelasan terkait pengenaan besarnya bunga, tenor pinjaman, penagihan sebelum jatuh tempo hingga perlakuan teror. BPKN telah memberi rekomendasi ke sejumlah instansi,seperti Kominfo, Bareskrim Polri bahwa perlunya penegakan huum yang tegas dan sosialisme pengauan.

BPKN juga meminta Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan agar aktivitas pengawasan terhadap aktivitas penyedia pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ditingkatkan.

Sementara di luar aduan di sektor jasa keuangan, laporan yang diterima BPKN paling banyak juga berasal dari sektor e-commerce yang meningkat dari 315 aduan pada 2020 menjadi 491 aduan pada 2021. Laporan di sektor perumahan turun dari 524 aduan menjadi 247 aduan pada 2021 dan laporan dari sektor jasa telekomunikasi berkurang dari 78 aduan pada 2020 menjadi 71 aduan pada 71. kbc11

Bagikan artikel ini: