Kementerian ESDM ingin RI zero impor BBM sebelum 2030

Senin, 13 Desember 2021 | 18:47 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah berencana menghentikan impor BBM khususnya gasoline, yang ditargetkan tercapai sebelum 2030. Dikutip dari keterangan impor Pertamina, Indonesia masih membeli Gasoline 88, Gasoline 92, dan Gasoline 95 dari National Oil Company, Producer, Refiner, serta Trading Company negara lain untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dalam negeri.

Secara keseluruhan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor hasil minyak atau BBM Indonesia hingga 2020 masih di kisaran 20,79 juta ton. Angka ini terpantau terus turun sejak 2018 yang mencatatkan jumlah 26,73 juta ton, kemudian menjadi 23,44 juta ton pada 2019.

Kementerian ESDM menyatakan penghentian maupun pengurangan impor BBM akan diupayakan dengan mempercepat program kendaraan listrik, agar Indonesia dapat meraih ketahanan energi. Koordinator Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian ESDM, Ariana Soemanto mengatakan, ke depannya, pemanfaatan kendaraan listrik ditargetkan meningkat signifikan, sekaligus mendukung target net zero emission pada 2060.

"Untuk mengatasi impor BBM solar, telah sukses melalui implementasi kebijakan mandatori B30 atau pencampuran 30% biodiesel pada solar. Sedangkan mengatasi impor dan peningkatan demand BBM gasoline ke depan, salah satu upayanya melalui percepatan kendaraan listrik," ungkap Ariana di Jakarta, Senin (13/12/2021).

Pemerintah memproyeksikan, jumlah mobil listrik pada 2030 akan mencapai sekitar 2 juta unit, dan motor listrik sekitar 13 juta unit, sebagaimana dirumuskan dalam Grand Strategi Energi Nasional. Pada tahun yang sama, target penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) mencapai 30 ribu unit dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik (SPBKLU) sekitar 67 ribu unit.

Ariana mengaku, berbagai upaya mendukung percepatan program kendaraan listrik telah disiapkan. Antara lain, dari aspek regulasi telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (battery electric vehicle) untuk Transportasi Jalan.Dibuat juga Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 13 tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Kedua, penerapan insentif perpajakan PPnBM 0% untuk kendaraan bermotor berteknologi Battery Electric Vehicles (BEV) atau fuel cell electric vehicle. Ketiga, terkait industri kendaraan listrik, sedang dibangun pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang Jawa Barat. Pengembangan industri bertujuan mendorong hilirisasi mineral yakni melalui Indonesia Battery Corporation (IBC). "Ekosistem industri kendaraan listrik dibangun mulai dari pertambangan, mengingat produksi nikel Indonesia adalah salah satu yang terbesar dunia," sambung Ariana.

Keempat, pemerintah telah menyiapkan tiga skema bisnis SPKLU. Secara umum, ada skema provider, yakni Badan Usaha SPKLU menyediakan listrik sendiri dan menjual ke konsumen kendaraan listrik. Kemudian, skema retailer yakni Badan Usaha SPKLU membeli listrik dari PLN atau Wilayah Usaha (Wilus) lain dan menjual listriknya ke konsumen kendaraan listrik.

Selanjutnya, dibuat juga skema kerja sama dengan menjadi mitra PLN atau Wilus lain dalam menjual listrik ke konsumen kendaraan listrik. Terkait regulasi SPKLU lebih detail dapat disimak pada Permen ESDM Nomor 13/2020.

Kelima, terkait biaya charging kendaraan listrik, PLN memberikan diskon tarif listrik 30% bagi para pemilik mobil listrik di malam hari mulai pukul 22.00 hingga 05.00 dengan home charging. Selain itu, pemilik mobil listrik juga bisa mendapatkan biaya tambah daya listrik di rumah yang lebih murah.

Sementara untuk charging di SPKLU, fast charging atau ultra fast charging tarifnya sekitar Rp2.460 per kWh yang diklaim relatif murah dibandingkan negara-negara lain dengan rata-rata harga Rp 5.000 per kWh. Di Amerika tarifnya masih di kisaran Rp4.010 sampai 10.247 per kWh.

"Keenam, benefit bagi pengguna mobil listrik adalah biaya bahan bakar kendaraan listrik lebih murah. Misalnya jarak tempuh kita sehari 30 kilometer. Kalau mobil konvensional jarak 30 kilometer itu, konsumsi Pertalite sekitar 2,5 liter atau Rp20.000. Pakai kendaraan listrik biayanya sekitar Rp7.000, ditambah bebas emisi dan ramah lingkungan. Keuntungan lainnya, jika pakai kendaraan listrik terbebas aturan ganjil genap," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: