Pemberangkatan jemaah umrah RI mulai 16 Desember batal, ini penyebabnya

Jum'at, 10 Desember 2021 | 08:45 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Keberangkatan jemaah umrah asal Indonesia pertama pada Desember ini sudah dinanti masyatakat. Hanya saja, rencana tersebut batal.

Menurut Wakil Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Rizky Sembada, informasi pembatalan tersebut didapat dari surat edaran dari Kementerian Agama (Kemenag).

"Saya pastikan batal tanggal 16 (Desember) ini," ungkapnya seperti dikutip, Kamis (9/12/2021).

Sebelumnya Rizky menyampaikan bahwa ada beberapa kendala yang masih belum menemukan jalan keluar. Kendala tersebut juga tertuang dalam surat edaran Kemenag. Berikut isinya:

"Saat ini pengajuan visa kepada platform di Arab Saudi telah dapat diproses hingga visa umrah terbit. Namun terkait dengan QR code sertifikat vaksin yang diterbitkan oleh aplikasi PeduliLindingi Kementerian Kesehatan RI masih belum dapat diakses dan diverifikasi oleh otoritas Arab Saudi.

Sehubung dengan hal tersebut, kami tidak mengizinkan kepada PPIU untuk memberangkatkan jemaah terlebih dahulu sebelum melaporkan rencana keberangkatannya kepada Kementerian Agama sebagaimana kewajiban setiap PPIU yang tertuang dalam Sektor Keagamaan pasal 94 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bagi PPIU yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan".

Rizky juga menjelaskan bahwa karantina kepulangan juga masih dalam tahap negosiasi.

"Kalau pemerintah tetap mempertahankan karantina kepulangan (paket) 10 hari, kemungkinan kita enggak ada yang berangkat," jelasnya.

Rizky menjelaskan bahwa karantina yang dilakukan di hotel akan sangat memberatkan jemaah. Forum Group Discussion (FGD) dan musyawarah pun terus dilakukan.

Rizky mengatakan, Amphuri masih mengusahakan keberangkatan pada tanggal 23 Desember. Saat ini semuanya masih terus dibicarakan.

"Kecuali ada solusi karantina di pondok atau asrama haji dan tidak bayar, mungkin ada keberangkatan," ungkapnya.

Sebelumnya pemerintah juga menyampaikan untuk memutuskan menunda pemberangkatan jemaah umrah setelah libur Natal dan Tahun Baru. Ini karena merebaknya virus Corona varian Omicron.

"Terkait umrah, pemerintah masih melihat dan menyambut baik bahwa Saudi sudah menerima Sinovac untuk melakukan umrah dan masih diberlakukan adanya quarantine," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga, yang juga Koordinator PPKM Luar Jawa Bali, mengatakan pemerintah akan melihat kondisi setelah Natal dan tahun baru.

"Pemerintah sekarang konsentrasi Nataru dulu, agar mudah-mudahan Nataru bisa dikendalikan dengan baik, baru setelah itu kita akan melihat kapan kita akan buka untuk kegiatan umrah," imbuhnya.

Airlangga mengatakan, pemerintah akan memastikan dahulu kondisi aman. Sebab, saat ini virus Corona varian Omicron tengah merebak di luar negeri.

"Namun karena di berbagai negara juga dikhawatirkan terkait kasus Omicron, maka tentu pemerintah akan melakukan quarantine yang 10 hari dan akhirnya ini menjadi pada pertimbangan saat kita menghadapi varian Omicron," ujar dia. kbc10

Bagikan artikel ini: