LaNyalla: Desa harus bangkit dengan stimulus dana dari pemerintah

Sabtu, 4 Desember 2021 | 05:07 WIB ET

BANDUNG, kabarbisnis.com: Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan bahwa desa harus bisa bangkit dengan adanya stimulus dana desa yang diguyurkan pemerintah. Menurutnya, desa harus menjadi kekuatan ekonomi. Sehingga mampu menjadi pencegah urbanisasi yang kerap menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di perkotaan.

Demikian dinyatakan LaNyalla secara virtual saat menyampaikan Keynote Speech Peningkatan Kapasitas Bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), Jumat (3/12/2021). Tema yang diangkat adalah 'Peran BPD Dalam Percepatan Pengesahan Perdes Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes) dan Perencanaan Pembangunan'.

"Pemerintah mengalokasikan dana desa yang cukup besar dan terus meningkat. Sejak tahun 2015 hingga 2019, dana desa yang sudah dikucurkan mencapai Rp257 Triliun, dan dari tahun 2019 hingga 2025, Pemerintah bertekad mengalokasikan hingga Rp400 Triliun ke seluruh Desa di Indonesia," katanya.

Agar desa bangkit, lanjut LaNyalla, yang paling utama adalah orientasi pemangku kekuasaan di desa dan semua stakeholder di desa. Harus ada satu orientasi yaitu mewujudkan kesejahteraan desa dan kemajuan desa.

"Juga harus bisa menentukan potensi unggulan yang harus digali dan diwujudkan menjadi kekuatan ekonomi. Karena antara satu desa dengan desa lainnya tentu memiliki perbedaan potensi," ucap dia lagi.

Ditambahkan LaNyalla, desa memang harus mandiri seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan keleluasaan luar biasa kepada desa untuk menjadi desa mandiri.

"Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memiliki tanggung jawab mendorong terwujudnya hal tersebut melalui 5 program yang harus diberikan kepada desa," paparnya.

Ke-5 program tersebut, tambahnya, adalah pengembangan kapasitas aparatur desa, manajemen pemerintah desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan penyusunan Peraturan Desa.

"Begitu juga dengan Kementerian Pembangunan Desa dan Transmigrasi. Juga memiliki 4 program prioritas yang harus diakses oleh setiap desa," ucapnya lagi.

Ke-4 program prioritas tersebut adalah memproduksi produk unggulan kawasan pedesaan atau Prukades, membuat embung desa, mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dan membangun sarana olahraga desa.

"DPD RI secara khusus juga mendorong optimalisasi BUMDes.

Pendirian BUMDes sangat penting bagi kemandirian ekonomi desa. Sebab, BUMDes mendorong kontribusi keuangan desa dari hasil usaha mereka," lanjut Senator asal Jawa Timur itu.

Misalkan, ada satu proses produksi yang bisa dikelola BUMDes tentu lebih baik daripada dikelola individual. BUMDes bisa melibatkan banyak orang dan mampu berkontribusi menambah Pendapatan Desa.

"BUMDes juga bisa memotong permainan para Tengkulak yang memainkan harga pasar. Karena selama ini petani dengan lahan kecil, hanya memiliki akses pasar ke tengkulak," katanya.

Apabila BUMDes mampu mengorganisir petani kecil dan menjual hasil pertanian atau perkebunannya langsung ke Bulog, pasti Tengkulak tidak mampu memainkan harga dan petani kecil mendapatkan hasil yang ayak.

"Jika BUMDes menjadi besar, tentu BUMDes berperan sebagai kekuatan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Ke depannya, bisa memberikan kontribusi dana ke negara dengan adanya pajak dari BUMDes yang sudah mapan. Dan pada akhirnya, desa sebagai kekuatan ekonomi benar-benar terwujud," tuturnya.

Ditambahkannya, keberadaan, peran dan fungsi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau ABPEDNAS sebenarnya sama dengan keberadaan serta peran dan fungsi DPD RI terhadap daerah.

"Karena DPD RI sangat concern untuk memastikan daerah mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan daerah. Sebab, bagi DPD RI, wajah Indonesia adalah wajah dari 34 provinsi di Indonesia. Wajah provinsi adalah wajah dari seluruh kabupaten kota di wilayah tersebut. Begitu seterusnya, hingga ke pemerintahan terkecil di Republik ini, yaitu Desa," paparnya. kbc10

Bagikan artikel ini: