Pemerintah akui butuh sinergi pulihkan ekonomi nasional

Kamis, 2 Desember 2021 | 10:47 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemulihan ekonomi nasional dinilai membutuhkan sinergi institusi dan dukungan semua pihak. Kementerian Keuangan pun mendesain kebijakan fiskal dan melaksanakan APBN. Sementara OJK, LPS dan Bank Indonesia bersama pemerintah untuk memastikan menjaga stabilitas makro dan stabilitas sektor keuangan.

"Apa yang kita lakukan ke depan, kebijakan fiskal saja tidak cukup (tapi) kita membutuhkan sinergi dengan berbagai macam," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam FGD BIrama Diskusi Ekonomi RI 2022, secara virtual pada Rabu (1/12/2021).

Selanjutnya, dukungan dari aparat pengawas dan penegak hukum juga mutlak diperlukan dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan adanya good governance.

"Dukungan dari pihak legislatif (DPR, DPD dan MPR) kepada proses pemulihan ekonomi kita saat ini luar biasa, dan kita sangat mengapresiasi," kata dia.

Dalam konteks reformasi fiskal, secara khusus Kementerian Keuangan berterimakasih karena DPR. Sebab sebagai legislatif, telah memberikan persetujuan dalam melakukan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Suahasil berharap UU HPP akan memperkuat reformasi perpajakan Indonesia. Salah satunya akan meningkatkan rasio perpajakan Indonesia dan domestic resource mobilization dapat dilakukan dengan lebih baik.

Menurutnya, UU HPP tersebut akan menjadikan pengelolaan fiskal jauh lebih sehat. Rasio pajak bisa naik sehingga defisit akan menuju kondisi normal dibawah 3 persen lagi, primary balance lebih cepat positif, dan rasio hutang terjaga.

"Ke depan kita harus terus menjalin sinergi bukan saja antara regulator dan otoritas baik itu fiskal maupun moneter dan pengawasan jasa keuangan saja, namun juga dengan masyarakat dunia perbankan dan dunia sektor keuangan untuk menjaga sinergi dan menjaga pemulihan," tandasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: