Erick Thohir sebut sepertiga ekonomi RI digerakkan 1,6 juta orang, siapa mereka?

Rabu, 24 November 2021 | 08:05 WIB ET
Menteri BUMN Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, sepertiga perekonomian nasional telah digerakan oleh 1,6 juta orang. Mereka orang-orang yang mengambil posisi strategis di perusahaan pelat merah. Di mana jumlah pekerja di BUMN mencapai 1,6 juta orang.

Meski tercatat kecil jika dibandingkan dengan jumlah populasi Indonesia, mereka mampu menggerakan sepertiga makro ekonomi Indonesia.

Meski begitu, ada kekhawatiran dibenaknya. Di mana, bila 1,6 juta orang terpapar tindak pidana korupsi, maka bisa menghancurkan tatanan perekonomian Indonesia.

"Inikan BUMN sepertiga kekuatan ekonomi, tapi kan kalau kita, ini saya tidak menuduh siapa-siapa, mohon maaf gitu, yang bekerja di BUMN itu kan cuma 1,6 juta, sepertiga kekuatan ekonomi dipegang 1,6 juta. Kalau ini saya suudzon-nya, 1,6 juta ini korup hancur kita," ujar Erick, Selasa (23/11/2021).

Untuk menghindari praktik korupsi di BUMN, Erick memastikan akan merubah ekosistem perusahaan, naik pembubaran jumlah perusahaan sehingga rencana swastanisasi.

Dia menjelaskan, setidaknya ada 70 anak usaha BUMN yang sudah dibubarkan. Jumlah itu meliputi, anak usaha PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), hingga PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

"BUMN ini harus dikecilkan jumlahnya, di tata ulang bisnis modelnya, jangan jadi menara gading, yang semua pengusaha daerah mengeluh kepada saya, dari seragam, air minum, supply, aspal di ambil semua sama BUMN, salah," tegas dia.

Sementara itu, opsi swastanisasi terhadap BUMN difokuskan pada perusahaan yang memiliki pendapatan (revenue) rendah atau kecil. Rencana itu masih dipelajari pemegang saham.

Sebaliknya, pemerintah akan fokus pada perusahaan dengan income jumbo atau di level triliunan rupiah. "Bahkan, saya sedang mempelajari BUMN yang revenue-nya kecil, uda lha, dijual aja ke swasta. Kita main yang besar aja, yang triliunan gitu lho. Tapi harus selesai dulu Undang-Undang-nya," tutur dia.

Menurutnya, swastanisasi perusahaan negara menjadi langkah penting untuk mengakomodir kepentingan pengusaha nasional dan daerah. Jika tidak dilakukan, justru keberadaan perseroan negara akan membunuh peran dari pengusaha lokal. kbc10

Bagikan artikel ini: