Tak bisa sembarangan buka program magang, begini aturan bagi perusahaan

Senin, 1 November 2021 | 12:54 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Magang menjadi kesempatan bagi seseorang untuk mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kemampuan sebelum benar-benar terjun di dunia. Hanya saja, hal itu justru dijadikan kedok oleh perusahaan demi mendapatkan pekerja berupah murah.

Perusahaan sebenarnya tidak bisa seenaknya menggelar magang. Ada aturan yang harus diikuti, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

"Jadi dalam konteks ini sebenarnya kami telah mengatur aturan mainnya dan regulasinya, yang berhubungan dengan magang itu sendiri dan proteksi terhadap peserta magang dan hal-hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan yang melaksanakan magang," kata Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadly Harahap baru-baru ini.

Dalam Pasal 3 Permenaker 6/2020, untuk menyelenggarakan pemagangan, perusahaan harus memiliki unit pelatihan, program pemagangan, sarana dan prasarana, serta pembimbing pemagangan atau instruktur.

Pembimbing pemagangan adalah tenaga pelatihan yang bisa berasal dari pekerja yang kompeten dan ditunjuk oleh penyelenggara pemagangan untuk membimbing peserta pemagangan di perusahaan.

"Dalam proses pemanggangan, perusahaan yang memberikan program pemagangan harus ada mentor atau pendamping untuk memastikan proses transfer knowledge (pengetahuan), atau transfer peningkatan skill/kompetensi ini dipastikan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan calon atau peserta magang ini," jelas Chairul.

Lebih lanjut, unit pelatihan yang disebut di Pasal 3 -dijelaskan di Pasal 4- dapat merupakan milik perusahaan atau berdasarkan kerja sama dengan unit pelatihan milik perusahaan lain dan/atau lembaga pelatihan kerja (LPK). LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum, atau

perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

Dijelaskan dalam Pasal 5, unit pelatihan harus memiliki susunan kepengurusan, pembimbing pemagangan atau instruktur, dan ruangan teori dan praktik simulasi. Lebih lanjut, program pemagangan meliputi teori dan praktik simulasi dan praktik kerja di unit produksi perusahaan.

Sarana dan prasarana yang harus disediakan perusahaan yang menyelenggarakan magang, seperti dijelaskan dalam Pasal 6 terdiri atas ruang teori dan praktik simulasi, ruang praktik kerja, kelengkapan alat keselamatan dan kesehatan kerja, dan buku kegiatan bagi peserta pemagangan.

Penyelenggaraan pemagangan, dijelaskan dalam Pasal 10, dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan, yang memuat hak dan kewajiban peserta pemagangan, hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan, program pemagangan, jangka waktu pemagangan, dan besaran uang saku.

"Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus disahkan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota setempat," bunyi Pasal 12.

Dijelaskan Chairul, apabila perusahaan magang ini ada di beberapa kabupaten maka izinnya atau persetujuan dari Dinas Bidang Ketenagakerjaan di provinsi. Lalu, jika perusahaan yang melaksanakan magang ada di beberapa provinsi maka perizinannya melalui Kementerian Ketenagakerjaan.

"Sehingga disini tentunya apapun yang diperjanjikan antara peserta magang dan perusahaan yang memagangkan harus mendapat persetujuan atau telah dilaporkan di Dinas Tenaga Kerja yang telah mengetahui adanya pelaksanaan magang di perusahaan tertentu," tambah Chairul. kbc10

Bagikan artikel ini: