Krisis energi global diyakini tidak buat tarif listrik ikut tersengat

Kamis, 21 Oktober 2021 | 19:00 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah meyakini Indonesia tidak akan mengalami krisis energi sebagaimana yang terjadi di beberapa negara seperti Tiongkok dan Inggris. Ketersediaan pasokan bahan baku dan pengaturan harga menjadi salah satu indikator kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan energi nasional.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan krisis energi yang terjadi di beberapa negara akibat kurangnya pasokan bahan baku ke pembangkit listrik serta melambungnya harga komoditas. Sedangkan di Indonesia volume bahan baku pembangkit listrik dan tarifnya sudah ditetapkan pemerintah.

Sebagai contoh batu bara untuk bahan baku pembangkit listrik tenaga uap sudah ditetapkan volume dalam negeri (DMO) sebesar 25% dari produksi serta tarif dipatok US$70 per ton bila harga batu bara melampaui US$70 per ton.

"Di luar sana enggak diatur. Enggak masuk akal kalau kita kekurangan batu bara. Sekarang kita tinggal mengawal saja," kata Rida dalam konferensi virtual di Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Rida menuturkan, pengawalan yang dimaksud yakni terkait rantai pasok. Pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan guna memastikan keberadaan tongkang yang mendistribusikan batu bara dari tambang menuju pembangkit. Hal ini mencegah lebih banyak tongkang yang mengirim batu bara keluar negeri akibat melambungnya harga komoditas.

Rida menegaskan pemerintah telah menyiapkan instrumen agar pelaku tambang mematuhi ketentuan DMO. Salah satu instrumen yakni larangan ekspor bagi perusahaan yang belum memenuhi kuota batu bara dalam negeri sebesar 25%.

Tercatat sejumlah perusahaan terkena sanksi larangan tersebut pada Agustus kemarin. "Sejak Juli Pak Menteri (ESDM) minta aturan ini dipatuhi. Kita sempat setop ekspor batu bara karena kekuatiran dalam negeri kurang," tegasnya.

Dikatakannya rencana cadangan pun telah disiapkan bila pasokan batu bara dalam negeri terhambat. Pemenuhan kebutuhan listrik mengandalkan pembangkit gas maupun bahan bakar minyak.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan PLN dan Pertamina terkait hal tersebut. Namun dia mengingatkan kedua jenis pembangkit itu lebih mahal biaya produksinya ketimbang batu bara. "Ini agar kita tidak terjadi krisis energi," ujarnya.

Rida menambahkan, pemerintah juga mengawasi angkutan logistik batubara yang dilakukan para pengusaha. Sebab, komoditas batubara harus berbagi kapal-kapal tongkang untuk kebutuhan ekspor dan kebutuhan hasil tambang lainnya.

"Kalau kami misalkan dengan Pak Ridwan (Dirjen Minerba) itu sampai melototin tongkang-nya, ada di mana tongkang-nya. Karena ini juga menantang karena banyak yang dipakai untuk ekspor, tetapi di dalam negeri juga kemudian dipakai untuk angkut komoditas non batu bara karena smelter kita juga sudah mulai beroperasi," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: