Chatib Basri usul bansos tunai naik jadi Rp1,5 juta

Senin, 18 Oktober 2021 | 17:32 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Keuangan Tahun 2013-2015 Muhammad Chatib Basri mengusulkan agar pemerintah menaikkan anggaran bantuan sosial (bansos) tunai hingga Rp 1,5 juta. Budget yang diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan dinilai belum dapat memenuhi kebutuhan riil masyarakat.

"Jangan dikasih Rp 300 ribu-Rp 600 ribu, tapi dikasih Rp1 juta-Rp1,5 juta," ujar Chatib dalam Webinar: Bincang APN 2022, Senin (18/10/2021).

Chatib pun melihat penyaluran bansos juga harus diperluas ke 40 juta rumah tangga. Berdasarkan hitungannya, pemerintah membutuhkan alokasi dana sekitar Rp 120 triliun-Rp 240 triliun untuk merealisasikan hal tersebut.

"Perlindungan sosial diperluas, 40 juta rumah tangga. Kalau dikalikan jadi Rp 40 triliun, kalau tiga bulan sampai enam bulan itu Rp 120 triliun sampai Rp 240 triliun," jelas Chatib.

Menurutnya, pemerintah masih ada sumber dana untuk menyalurkan lebih banyak bansos kepada masyarakat. Pertama, dari dana yang digunakan pemerintah untuk insentif pajak. Karenanya, pemerintah harus kembali mengkaji dan mengevaluasi insentif pajak selama ini. "Apa iya perlu sebanyak itu, evaluasi lagi mengenai yang dilakukan selama ini," kata Chatib.

Kedua, pemerintah bisa mendapatkan penerimaan lebih banyak untuk menyalurkan bansos dari reformasi pajak. Ketiga, realokasi anggaran. "Realokasi dari kementerian/lembaga. Pertanyaannya sekarang apakah kementerian/lembaga butuh anggaran (sebanyak) itu sekarang?," ujar Chatib.

Dia berpendapat sebagian anggaran untuk kementerian/lembaga bisa dialihkan untuk bansos. Beberapa program bisa dihentikan sementara dan dilanjutkan dalam beberapa tahun ke depan. "Setelah periode kedua di mana aktivitas ekonomi kembali," jelas dia.

Chatib mengingatkan pemerintah agar tak salah mengambil kebijakan seperti 1998 silam. Saat itu, IMF menganjurkan agar pemerintah memperketat fiskal ketika negara belum pulih dari krisis sepenuhnya. "Jangan sampai mengulang kesalahan 1998 ketika IMF menganjurkan untuk mengetatkan fiskal," kata Chatib.

Dia menambahkan, bansos dibutuhkan selama pemulihan ekonomi masih berlangsung. Hal ini yang membuat masyarakat kelas menengah ke bawah bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Faisal Basri, ekonom senior FE UI lainnya realokasi anggaran K/L relevan dilakukan. Faisal pun menyoroti sikap pemerintah yang masih melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan pembangunan ibu kota baru di tengah pemangkasan nggaran perlindungan sosial.

Langkah ini dinilai tak tepat lantaran pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berakhir. "Kereta cepat kabarnya mau pakai anggaran SiLPA, tapi sekitar 9 jutaan orang yang dapat jaminan kesehatan nasional (JKN) justru akan dihapus," ujar Faisal.

Pemerintah berencana menghapus sekitar 9,7 juta penerima PBI-JKN. Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebutkan penghapusan data akan mencakup 434.835 penerima PBI-JKN yang sudah meninggal, 2.584.495 juta data ganda, dan 833.624 data mutasi. Selain itu, terdapat 5.882.243 data yang tidak padan dengan data di Kependudukan dan Pencatat sipil (Dukcapil).

Adapun data mutasi, menurut Risma, adalah penerima PBI-JKN yang dinilai sudah mampu membayar sendiri tetapi masih menerima bantuan. Mereka akan dipindahkan ke kelas non-PBI. Tidak lama setelah langkah penghapusan data PBI JKN, pemerintah justru menyetujui pengeluaran baru APBN untuk menambal biaya proyek kereta cepat. yang membengkak Biaya proyek ini dilaporkan membengkak US$1,9 miliar atau Rp 27 triliun.

"Kementerian Keuangan menurut saya fungsinya adalah rem, tunjukkan konsekuensi-konsekuensinya. Ibu Sri Mulyani dulu itu berani mengatakan tidak pada saat pembangunan monorel kepada wakil presiden, jadi ayo dikasih warning," tegas Faisal.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 744,77 triliun untuk program ekonomi nasional (PEN) 2021. Dari dana tersebut, pemerintah menganggarkan dana untuk perlindungan sosial sebesar Rp 117,3 triliun.kbc11

Bagikan artikel ini: