Rachmat Gobel usul kredit macet debitur mikro di bawah Rp10 juta diputihkan

Kamis, 14 Oktober 2021 | 08:33 WIB ET
Rachmat Gobel
Rachmat Gobel

JAKARTA, kabarbisnis.com: Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar kredit macet atau kredit bermasalah sektor mikro di bawah Rp10 juta diputihkan. Alasannya adalah untuk meringankan beban pengusaha kecil.

"Setiap bertemu rakyat, itu yang dikeluhkan. Akibat pandemi covid-19 ini banyak usaha yang tutup, sehingga tak bisa bayar pinjaman," ungkap Gobel dalam keterangan resmi, Rabu (13/10/2021).

Gobel menjelaskan, kredit macet itu membuat petani dan pelaku usaha mikro sulit mendapatkan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) lantaran masuk dalam daftar sistem layanan informasi keuangan (SLIK).

SLIK merupakan pengganti istilah BI checking di OJK. Diketahui, pengawasan perbankan kini berada di OJK, bukan lagi di BI.

Menurut Gobel, banyak pelaku usaha mikro yang masuk dalam SLIK. Hal ini membuat mereka tak bisa lagi mendapatkan pinjaman dari perbankan.

"Dalam kondisi begitu, mereka lari ke rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang bunganya sangat mencekik. Mereka jadi semakin miskin," ujar Gobel.

Dia menegaskan bahwa pemerintah harus ada solusi nyata untuk menghapus kemiskinan di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong agar UMKM bisa bertahan di tengah pandemi.

"UMKM harus kuat, karena UMKM itu menyerap tenaga kerja yang besar dan juga pondasi ekonomi nasional," terang dia.

Dia juga mengingatkan agar perbankan melakukan pembinaan kepada UMKM. Tujuannya, agar usaha UMKM semakin sehat dan kualitas produk yang dihasilkan meningkat.

"Jadi jangan hanya memberikan kredit, tapi juga membina skill mereka," imbuh Gobel.

Merespons Gobel, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan usulan Gobel telah menjadi perhatian semua pihak. Menurut dia, proses pemutihan kredit macet di bawah Rp1 juta bagi bank swasta akan mudah.

"Tapi bagi bank negara menjadi rumit karena sudah isu legal, karena terikat pada undang-undang keuangan negara. Ini menjadi kerugian negara, jadi aturannya harus dihapus dulu dari undang-undang," terang Wimboh.

Meski begitu, dia menyebut bahwa UMKM bisa mendapatkan penambahan kredit jika usahanya terdampak pandemi covid-19 atau bencana.

Lalu, pemerintah juga telah memberikan subsidi bunga pinjaman sebesar 6 persen untuk KUR. Lalu, ada subsidi bunga pinjaman sebesar 3 persen di dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). kbc10

Bagikan artikel ini: