Saat Moeldoko bicara sektor maritim Indonesia

Jum'at, 24 September 2021 | 15:18 WIB ET

JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) terus menguatkan komitmennya untuk memperkuat pengelolaan potensi laut Indonesia yang berkelanjutan serta menyeimbangkan keamanan pangan dan tujuan ekonomi.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko pada Kongres III Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), Kamis (23/9), terkait Komunikasi Politik dan Strategi Pengelolaan Isu Strategis Pembangunan Kelautan Indonesia.

KSP dalam lingkup tugas sesuai amanat Perpres Nomor 83 Tahun 2019, bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian program prioritas nasional. Dalam pengelolaan isu maritim, misalnya, KSP turut memberikan pengawalan dan memastikan agar garam yang diproduksi oleh rakyat dapat terserap optimal oleh pelaku usaha untuk konsumsi domestik. 

Selain itu, KSP juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi dan penyerapan BBM Bersubsidi untuk nelayan kecil.

“Syarat yang cenderung sulit untuk mendapatkan BBM Bersubsidi, kita dorong untuk disederhanakan tanpa melanggar regulasi yang ada,” kata Moeldoko.

Lebih lanjut, KSP melakukan pemantauan dan pengendalian revitalisasi tambak udang rakyat dalam rangka mendukung peningkatan produksi udang 250% pada tahun 2024. 

“Terkait dengan sektor budidaya udang ini, KSP telah melakukan pengawalan terkait regulasi usaha tambak udang rakyat. UU Cipta Kerja juga telah membantu menyederhanakan 21 ijin menjadi 1 ijin dan 3 prasyarat yang terintegrasi dalam OSS (Online Single Submission),” lanjut Moeldoko. 

Menjadi hadiah ulang tahun Hari Maritim Nasional, pada Rabu (22/9), KSP bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet serta Kementerian/Lembaga terkait telah menyelesaikan proses formal harmonisasi Rancangan Perpres tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia di Kementerian Hukum dan HAM. 

Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021-2025 yang akan segera diajukan ke presiden ini berisi Indeks Kinerja Utama yang jelas terkait isu-isu ekonomi maritim, budaya bahari serta pertahanan dan keamanan. 

Moeldoko juga mengapresiasi para akademisi, birokrat, wiraswasta maupun penggiat masyarakat sipil yang telah memberikan karya dan sumbangsih untuk mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.  kbc2

Bagikan artikel ini: