Integrasi Pelindo, cara pelabuhan membantu perbaiki logistik nasional

Minggu, 19 September 2021 | 19:23 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Indonesia adalah negara yang terdiri dari 17.499 kepulauan dengan panjang garis pantai 81.000 kilometer (km). Memiliki luas perairan 2,7 juta km atau 70 persen dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), praktis Indonesia menjadi satu-satunya negara kepulauan terbesar di dunia dengan berbagai jenis sumber daya alam yang melimpah. Melihat kondisi tersebut, wajar jika Indonesia memiliki mimpi besar menjadi poros maritim dunia.

Namun untuk mewujudkannya, dibutuhkan upaya maskimal pemerintah. Salah satu langkah yang telah lebih dulu diwujudkan oleh pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah program tol laut yang bertujuan mengurangi disparitas harga, baik antarwilayah, antarpulau, antardaerah, serta memangkas biaya logistik yang mahal. Namun program tol laut belum berjalan secara maksimal, buktinya biaya pengiriman logistik antar daerah masih mahal.

Karena itu, Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Akselerasi Program Tol Laut di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/3/2020) meminta biaya logistik antar daerah antar wilayah antarprovinsi harus bisa diturunkan.

“Saya minta masalah ini dilihat secara detail dan komprehensif apakah masalahnya di pelabuhan, misalnya urusan dengan dwelling time atau ada praktik monopoli di dalam transportasi dan distribusi barang sehingga biaya logistik tidak efisien,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip laman Sekretaris Kabinet, Kamis (5/3/2020).

Selain itu, Kepala Negara juga mendapatkan laporan biaya yang sulit turun karena tidak seimbangnya, ini memang betul terutama dari wilayah timur, jumlah muatan barang yang diangkut dari barat ke timur penuh, tapi begitu dari timur kembali ke barat itu muatannya jauh berkurang.

Dari pernyataan Presiden Jokowi tersebut, cukup jelas bahwa program Tol Laut perlu dukungan dari sisi layanan pelabuhan yang efisien untuk membantu mempermudah pengiriman barang ke wilayah Indonesia yang terpencil dengan harapan bisa mengurangi disparitas harga di daerah tersebut.

Nah, guna meningkatkan kualitas dan keandalan seluruh pelabuhan di Indonesia, pemerintah kembali melakukan langkah strategis dengan rencana menggabungkan seluruh Badan Usaha Milik Negara Kepelabuhanan, mulai dari Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV menjadi satu entitas besar, yaitu PT Pelabuhan Indonesia.

Sejalan dengan penggabungan atau integrasi tersebut, maka visi Pelindo “Menjadi Pemimpin Ekosistem Maritim Terintegrasi dan Berkelas Dunia” dan misinya “Mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia” bisa lebih mudah terwujud.

Rencana penggabungan Pelindo disampaikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021) di Jakarta. Dia  membeberkan, penggabungan Pelindo merupakan salah satu bagian dari program strategis pemerintah dan inisiatif Kementerian BUMN untuk melanjutkan proses konsolidasi layanan kepelabuhanan. Merger juga merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Program Strategis Nasional (PSN). “Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, penggabungan adalah opsi yang paling sesuai karena dapat memaksimalkan sinergi dan penciptaan nilai tambah,” ujarnya.

Terintegrasinya Pelindo, kata dia, memiliki banyak manfaat bagi perusahaan maupun bagi ekonomi nasional. Salah satunya ialah dengan membuka kesempatan perusahaan untuk go global. Integrasi ini akan meningkatkan posisi Pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia dengan total throughput peti kemas sebesar 16,7 juta TEUs. Selain itu, integrasi ini juga diharapkan mampu menurunkan biaya logistik dalam negeri yang masih sangat tinggi dibanding negara lain.

Sebelumnya, Dirut PT Pelabuhan Indonesia II sekaligus Ketua Tim Sinergi dan Integrasi BUMN dalam Layanan Pelabuhan, Arif Suhartono, dalam acara “Diskusi Direksi Pelindo I-IV dengan Media” di Surabaya, Kamis (27/5/2021) mengutarakan, bahwa integrasi Pelindo I-IV adalah cara pelabuhan membantu memperbaiki logistik. “Goal-nya adalah memperpendek port-stay satu kapal. Semakin pendek kapal di dermaga akan semakin mempunyai opportunity pendapatan uang lebih banyak. Jadi, cara memperbaiki logistik dari sisi pelabuhan adalah perbaiki layanan itu,” katanya.

Kedepan, sambung Arif, Pelindo I-IV akan menjadi satu dan selanjutnya operasionalnya akan diklasterkan menjadi 4 subholding dibawah Pelindo Indonesia Sinergi. Yaitu, subhloding Pelindo Petikemas, Pelindo Non Petikemas, Pelindo Marine dan Equipment dan Pelindo Logistik. Dengan bisnis model pengelolaan untuk kegiatan yang sama beberapa pelabuhan cabang yang tadinya mengelola semua kegiatan akan dijadikan dalam satu perusahaan, yakni 4 subholding tersebut. Tujuan akhirnya adalah agar mereka bisa memberikan layanan dan performa yang sama. Semisal layanan petikemas yang nanti ditangani subholding Pelindo Petikemas dari satu ujung ke ujung lainnya akan bisa dilayani dengan level layanan yang sama untuk kelas pelabuhan yang sama.

“Itulah target jangka pendek dan bisnis model yang disiapkan saat ini. Selanjutnya, target jangka panjang tentu akan menjadi tugas masing-masing subhloding,” tandas Arif.

Integrasi Pelindo, kata Arif, akan berujung pada efisiensi biaya logistik, tetapi semua itu perlu proses, tidak serta merta. Arif mencontohkan, satu pelabuhan dibawah Pelindo II setelah dilakukan transformasi waktu bongkar muat hanya satu hari dari sebelumnya sekitar 5-6 hari. “Itu artinya dari shipping line akan mempunyai sailing time lebih banyak. Ibarat bis kalau jalan akan dapat duit kalau bisnya jalan, tidak mungkin bisa berhenti di terminal dapat duit. Kira-kira lebih kurangnya seperti itu. Bicara pelabuhan logistik, kapal itu bicara network tidak bicara single port, jadi tidak mungkin disatu sisi baik tapi di pairing port-nya kurang baik, secara network itu tidak optimal tidak maksimal. Kira-kira itu pertimbangan integrasi Pelindo ini,” terang Arif.

Memangkas biaya logistik

Beragam tanggapan muncul dari kalangan pelaku usaha sekaligus pengguna jasa kepelabuhanan atas rencana integrasi Pelindo. Salah satunya adalah Didin Van Rosin, Owner PT Transformasi Logistik. Pengusaha yang menggeluti usaha jasa logistik sejak tahun 2005 inipun menaruh secercah harapan dari penggabungan Pelindo. Yaitu,  meningkatnya layanan kepelabuhanan di seluruh pelabuhan mulai dari ujung timur sampai ujung barat di tanah air, yang pada akhirnya akan menekan biaya pengiriman barang antarpulau (interinsular) melalui jasa kepelabuhanan.

Didin lalu menceritakan, pengalaman perusahaannya melayani jasa pengiriman barang melalui moda tranportasi laut terutama untuk antarpulau seperti ke Medan, Banjarmasin, Balikpapan, Ambon, Makassar dan Sorong (Papua). Beberapa komoditas yang dikirim ke sana adalah sembilan bahan pokok (sembako), mie, makanan kering, air mineral, margarin, kopi, mentega, garam serta bahan bangunan. Dalam seminggu pengiriman barang rerata satu kali, terkecuali ke Sorong (Papua) bisa dua kali hingga tiga kali.

Selama ini pengiriman barang melalui jasa kepelabuhanan dalam negeri, utamanya ke wilayah Indonesia bagian timur terbilang mahal, contohnya dari pelabuhan di Surabaya dengan tujuan pelabuhan di Ambon dan Papua. Bahkan, lebih mahal dibanding dengan pengiriman barang untuk tujuan pelabuhan di luar negeri, salah satunya di Shanghai, China. Jika biaya pengiriman barang dari Surabaya ke Shanghai untuk setiap kontainer ukuran 20 feet hanya mencapai US$ 100 atau sekitar Rp 1,5 juta, sementara biaya pengiriman barang dengan ukuran kontainer yang sama dari Surabaya-ke Ambon bisa mencapai Rp 8 juta. Begitu juga biaya pengiriman barang dari Surabaya ke Papua untuk setiap kontainer 20 feet bisa mencapai sekitar Rp 20-25 juta.

“Itu perbandingan tarif saat normal, bukan tarif saat pandemi, dimana biaya logistik ke luar negeri mengalami kenaikan sangat tinggi akibat kelangkaan kontainer. Ke China biaya pengiriman sekarang bisa mencapai US$ 400 dolar atau sekitar Rp 6 juta dari kondisi normal US$ 100. Meskipun ada kenaikan pengiriman ke Shanghai, tarifnya masih lebih mahal ke Papua,” kata Didin ketika dihubungi kabarbisnis.com di Surabaya, Jumat (17/9/2021).

Didin mengaku, campur tangan pemerintah melalui pengadaan kapal Tol Laut bisa menekan biaya pengiriman barang antarpulau. Sayangnya, tidak semua rute bisa dijangkau oleh kapal Tol Laut. Itu juga yang menyebabkan biaya pengiriman ke Papua dan Ambon masih mahal.

“Harapan saya, integrasi Pelindo nanti bisa meningkatkan layanan yang ujung-ujung bisa menekan biaya pengiriman barang antarpulau ini. Karena selain kontainer kembali dalam kondisi kosong, ketidakefisien di pelabuhan juga bisa memicu mahalnya biaya pengiriman barang dalam negeri,” tandas Didin.

Soal ketidakefisien layanan di pelabuhan, Didin mengutarakan pengalamannya. Kejadiannya di Makassar ketika awal dioperasikan pelabuhan baru dan peralatannya diambilkan dari pelabuhan lama. Tak ayal, sejak saat itu produktivitas pelabuhan lama menurun drastis dan menyebabkan antrian panjang kapal. Kalau biasanya kapal sandar hanya 1-2 hari, karena peralatan minim akhirnya menjadi 4-5 hari.

“Antrian panjang pun tak bisa dihindari. Bisa dibayangkan berapa banyak biaya yang membengkak karena banyaknya antrian kapal yang menumpuk di sana. Ini kan menyebabkan biaya tinggi,” papar Didin.

Sependapat dengan Didin, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi  Putranto juga menyatakan bahwa, biaya logistik dalam negeri masih sangat tinggi jika dibanding negara-negara di Asean.

“Di negeri Jiran Malaysia, biaya logistik hanya sekitar 13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara di Indonesia sekitar 23,5 persen dari PDB nasional,” ujar Adik, sapaan akrab Adik Dwi Putranto kepada kabarbisnis.com, Rabu (15/9/2021).

Menurut Adik, tingginya biaya logistik tersebut salah satunya disebabkan oleh infrastruktur dan operasional di pelabuhan belum optimal. Beberapa layanan dan perizinan juga dinilai masih cukup lama yang menyebabkan produktifitas rendah dan akhirnya berdampak pada rendahnya daya saing produk Indonesia.

“Harapannya dengan adanya integrasi ini maka tujuan untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi dan standarisasi proses layanan akan bisa terwujud. Karena kalau semuanya sudah tercapai, saya yakin  bisa menurunkan harga barang sehingga daya saing kita akan semakin naik,” katanya.

Adik juga berharap proses integrasi di tubuh Pelindo tidak mengganggu kelancaran pelayanan dan kerja sama yang sudah terbangun dengan banyak pihak. Karena ada banyak perusahaan dan industri yang selama ini telah menjalin kerja sama dengan baik.

“Yang penting juga, kerja sama yang sudah dilakukan Pelindo jangan sampai terkendala karena adanya proses marger ini, mulai dari proses administrasi hingga layanan, jangan sampai terhambat. Pelindo kan misinya menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi kelas dunia. Ini harus diwujudkan secara sungguh-sungguh, jangan sampai hanya sekedar jargon saja,” ungkap Adik.

Sementara Ketua Assosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) Jawa Timur, Henky Pratoko, menyatakan kekhawatirannya jika integrasi Pelindo justru akan mengganggu pelayanan di pelabuhan yang sekarang sudah bagus dan berstandar tinggi seperti di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Kekhawatirannya itu bukan tanpa alasan, adanya beberapa subholding yang berkantor pusat di tempat yang berbeda setelah proses integrasi masalah utama yang berpotensi muncul adalah kecepatan layanan pengaduan.

“Kalau sekarang, misalnya ada komplain dari konsumen sangat cepat karena kantornya disini. Tetapi kalau setelah penggabungan, apakah jika ada keluhan disini kita harus ke pusat misalnya di Jakarta dulu, karena pusat subholdingnya ada di Jakarta. Dan masih banyak lagi persoalan yang akhirnya menggantung. Ini kan menjadi repot. Yang kita khawatirkan itu pengambil kebijakan, pengambil keputusan tidak di sini,” kata Henky kepada kabarbisnis di Surabaya (1/9/2021).

Belum lagi soal standar harga, sambung dia, apakah jika telah terintegrasi standar harga pelabuhan di Surabaya akan disamakan dengan standar harga di pelabuhan lain, misalnya di Semarang atau di Makassar. Padahal infrastruktur dan kelengkapan alat sangat berbeda. Produktivitas setiap pelabuhan juga berbeda tergantung dari teknologi yang diterapkan dan kecanggihan peralatan. Kalau sekarang standar harga atau biaya di pelabuhan Tanjung Perak dengan di Makassar itu berbeda karena infrastruktur di sini lebih bagus, seperti penggunaan crane yang lebih bagus sehingga produktivitas lebih tinggi.

“Nah, apakah nanti patokan harga berubah secara total, ataukah ada harga tinggi dan rendah ataukah ditarik harga tengah. Ini kami juga belum mengetahui. Harusnya sudah ada sosialisasi supaya pengalihannya tidak menimbulkan persoalan,” ungkapnya.

Jejaring bisnis semakin meningkat

Rencana integrasi Pelindo juga tak luput dari perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, para asosiasi jasa kepelabuhanan di Jawa Timur serta akademisi. Dalam acara webinar dengan tema “Manfaat integrasi BUMN Kepelabuhanan bagi perekonomian Indonesia dan Jawa Timur, Rabu (16/9/2021), Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, Ketua Indonesian National Shipowners' Association (DPC INSA) Surabaya Steven H Lasawengan dan pakar kemaritiman dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) Raja Oloan Saud Gurning masing-masing mengemukakan pendapatnya seputar integrasi Pelindo.

Emil Dardak mengungkapkan, bahwa ada harapan besar atas langkah pemerintah dalam menggabungkan empat BUMN Kepelabuhanan tersebut, yaitu menjadikannya sebagai BUMN Kepelabuhanan berkelas dunia yang diperhitungkan negara lain serta mampu meningkatkan ekonomi daerah.

“Harapannya penggabungan ini tidak hanya meningkat dari sisi investasinya dalam mengembangkan usahanya, tetapi juga dalam hal jejaring bisnisnya menjadi semakin meningkat, sehingga bisa meningkatkan daya saing produk Indonesia,” kata Emil.

Di sisi lain, karena Sumber Daya Manusia (SDM) di Pelindo II dan Pelindo III memiliki kualitas yang cukup bagus, maka besar harapannya mereka bisa ikut memikirkan jalur bisnis pelabuhan lain di Indonesia. Meski demikian, Emil juga tidak menampik adanya kekhawatiran pengguna jasa tentang kesulitan kordinasi ketika kebijakan menjadi terpusat, terlebih dengan adanya empat subholding.

“Tetapi memang ada kekhawatiran kordinasi, misal kalau curah kewenangannya subholding ini. Karena dalam satu sport itu biasanya ada banyak fungsi . Ada yang curah, ada yang kontainer dan lain sebagainya,” tandasnya.

Oleh karena itu, lanjut Emil, penggunaan teknologi interfaces menurutnya akan menjadikan problem tersebut lebih mudah diatasi. Sehingga integrasi Pelindo benar-benar bisa dirasakan, baik oleh konsumen maupun stakeholder terkait.

“Jangan sampai terasa ini kerajaan di subholdibg ini dan ini kerajaan di subholdibg ini. Ini menjadi tugas Pelindo agar konsumen dan stakeholder tidak merasakan itu. Sehingga ketika datang ke Tanjung Perak, semuanya bisa diselesaikan di sini. Interaksi antar Pelindo yang kita harapkan bisa mengakselerasi karena Logistic Performance Index (LPI) Indonesia masih di angka 83 dari 153. Maka harapan kita ini akan membaik,” beber Emil.

Steven H. Lasawengen menyatakan, bahwa pengguna jasa kepelabuhan di Pelabuhan Tanjung Perak sejauh ini telah merasakan kenikmatan layanan yang diberikan oleh Pelindo III. Boleh dibilang layanan jasa kepelabuhan untuk pelayaran hari-hari ini sudah menikmati puncaknya. Di tahun-tahun sebelumnya pengguna jasa belum pernah merasakan keadaan seperti ini.

“Dalam 5 tahun terakhir, pelayanan sangat baik. Dan jika kita berbicara pelayaran, tidak bisa kita hanya bicara Tanjung Perak saja tetapi harus dengan pelabuhan lain. Ini juga sudah sangat baik, bahkan Pelindo III sudah menggunakan sistem window. Tetapi dengan adanya marger, apakah kenikmatan itu masih akan kami rasakan ataukah tidak,” ujar Steven.

Adapun pengamat kemaritiman dari ITS, Raja Oloan Saud Gurning mengungkapkan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam proses integrasi. Pertama adalah menjaga kinerja yang saat ini sudah memiliki performa bagus, kedua mewujudkan keinginan masyakarat pengguna jasa yaitu standarisasi pelayanan di pelabuhan menjadi sama dan peningkatan daya saing pelabuhan di kancah internasional.

"Internasional ini sangat penting karena selama ini kita hanya menganggapnya sebagai pilihan optional. Tetapi sekarang ada banyak hambatan yang kita temui, mulai dari kelangkaan kontainer, muat susah, ketidak seimbangan pembayaran dan sebagainya. Ini menjadi pesan kuat bahwa penggabungan juga harus membuka ekspansi kita keluar negeri," tegas Saut.

Menanggapi berbagai argumen tersebut, Direktur Utama PT Pelindo III Boy Robyanto yang juga menjadi narasumber dalam acara webinar tersebut menjelaskan, bahwa Pelindo akan terus berkomitmen mendorong efektifitas dan efisiensi pola distribusi di pelabuhan. Dan hal ini menjadi salah satu tujuan tercetusnya rencana pengabungan atau integrasi BUMN Kepelabuhanan menjadi satu entitas besar Pelabuhan Indonesia. ”Bisnis pelabuhan itu adalah bisnis port to port kita dorong gerakannya agar lebih efisien. Sehingga nanti secara otomatis logistic cost akan turun,” ujar Boy Robyanto saat Webinar.

Lebih lanjut ia mengungkapkan sejauh ini Pelindo III telah melakukan banyak inovasi bisnis, baik dalam pengembangan usaha atau untuk peningkatan layanan kepelabuhanan. Salah satunya dengan menerakan smart port melalui digitalisasi pelabuhan. Dan ini menjadi bekal kemudahan pelayanan, termasuk di saat integrasi terbentuk. Pelindo 3 juga terus mendorong pembangunan otomatisasi pelabuhan seperti di Teluk Lamong agar kinerja dan produktifitas pelabuhan naik.

“Kami munculkan ekosistem baru melalui digitalisasi sistem. Ini telah kami terapkan sejak tahun 2018. Dan ternyata pada tahun 2020 ada pandemi. Inovasi yang sudah kami bentuk tersebut akhirnya menjadi penyelamat sehingga penurunan kinerja di 2020 hanya sekitar 5-6 persen,” jelasnya.

Menurut Boy, proses integrasi sejauh ini masih terus berjalan, koordinasi juga selalu dilakukan. Semua pihak memberikan program terbaik mereka akan bisa bisa diaplikasikan di seluruh pelabuhan di Indonesia. “Selama masa transisi masih menggunakan aturan di masing-masing Pelindo. Dan itu akan berlaku selama satu tahun hingga semuanya siap,” tegasnya.

Boy juga menyebutkan, dengan adanya integrasi, akan ada penyamaan standar operasional di seluruh pelabuhan dan terciptanya efektifitas connectifity.

Disisi lain, dengan penggabungan maka pengguna jasa dalam melakukan transaksi bisnis tidak akan dipusingkan berhubungan dengan empat entitas. Mereka cukup berkoordinasi dengan satu entitas besar karena dengan integrasi jejaring menjadi sangat luas. Menurutnya, benefit yang bisa dirasakan konsumen dalam penggabungan adalah efisiensi layanan. Selama ini, jika ada seorang pengguna jasa mengirim barang dari Jakarta menuju Makassar melalui Surabaya maka ia harus berhubungan dengan ketiga Pelindo. Tetapi dengan integrasi ini pengguna jasa tersebut cukup kontak dengan satu Pelindo.

"Disini akan terjadi efisiensi logistik. Karena selama ini masing-masing memiliki ego sektoral. Akibatnya, Pelindo 1 dan Pelindo IV menjadi tertinggal. Melalui integrasi ini, kita bisa mengajak semua Pelindo untuk maju, ayo bersama-sama naik kelas. Dan dengan adanya penggabungan tersebut kita akan menjadi perusahaan pelabuhan terbesar kedelapan di dunia," tandasnya.  

Selain itu, dalam  masa transisi selama satu tahun, ia juga memastikan bahwa pelayanan akan dipertahankan dan tetap seperti sebelumnya.  dalam kurun waktu itu juga, maka pelayanan akan tetap seperti sebelumnya. Pengurusan berkas juga bisa dilaksanakan di kantor lama karena ada CEO Regional Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV.

"Dan CEO Regional itu nantinya diharapkan akan lebih berperan dengan memberikan kewenangan penuh karena selama masa transisi kita masih menggunakan aturan masing-masing sampai kita menyusun aturan baru tentang sinergitas Pelindo I, Pelindo II Pelindo III dan Pelindo IV. Kita siapkan paling lama satu tahun," tandasnya.kbc6

Bagikan artikel ini: