Pemda harus aktif gandeng gerakan masyarakat lawan COVID-19

Kamis, 9 September 2021 | 06:21 WIB ET

KLATEN - Pemerintah daerah harus aktif menggandeng inisiatif gerakan masyarakat dalam melawan situasi pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan oleh tim monitoring dan evaluasi Kantor Staf Presiden (KSP) saat berdiskusi dengan para bupati dan jajaran pemimpin daerah di Kabupaten Klaten dan Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa (7/9).

Menurut Joanes Joko, Tenaga Ahli Utama KSP, pertemuan tim KSP dengan kepala daerah difokuskan untuk mengajak pemerintah daerah untuk lebih gencar mengkampanyekan disiplin prokes dan vaksinasi.

“Juga, agar pemda lebih aktif menggandeng masyarakat sipil karena sejauh monitoring tim KSP modal sosial Indonesia sangat kuat di tingkat hulu,” imbuhnya.

Joko pun mengapresiasi gerakan masyarakat seperti Jogo Tonggo dan Tim Kubur Cepat (TKC) di Kabupaten Klaten dalam membantu penanganan Covid-19. “Saya berharap gerakan masyarakat seperti ini diperkuat oleh dukungan pemda,” pungkasnya.

Tim Kubur Cepat (TKC), misalnya, merupakan inisiatif masyarakat dari berbagai unsur di Klaten yang bertujuan untuk meringankan beban penanganan Covid-19 di daerah. Relawan TKC di Klaten yang saat ini hampir mencapai 4000 orang bergerak untuk membantu pemulasaran dan pemakaman warga yang meninggal akibat Covid-19. 

Kabupaten Klaten hingga saat ini masih mencatatkan kasus kematian akibat Covid-19 yang cukup tinggi, yakni berada pada level 8,3 persen. Angka ini didominasi oleh pasien lansia, pasien dengan penyakit bawaan (komorbid) dan pasien yang belum menerima vaksin.

“Kami akan memperkuat penanganan Covid-19 dengan program pembagian masker di setiap desa melalui puskesmas yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat secara gratis,” kata Sri Mulyani, Bupati Klaten.

Sementara itu di Kabupaten Wonogiri, walaupun angka penularan Covid-19 dan bed occupancy rate (BOR) sudah menurun, namun tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap prokes masih menjadi perhatian.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan strategi penanganan Covid-19 di Wonogiri dilakukan dengan memperkuat kapasitas di Desa dan Kecamatan.

Meskipun per tanggal 7 September lalu Wonogiri telah memasuki PPKM Level 3, pemerintah memastikan bahwa kebijakan mematikan lampu jalan di atas jam 20.00 untuk menekan mobilitas masyarakat akan terus gencar dilakukan.

Bagikan artikel ini: