Daya beli turun, pemerintah didesak hapus sementara pungutan PPN

Rabu, 8 September 2021 | 08:32 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta pemerintah untuk menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang yang dijualbelikan.

"APPBI juga terus menerus mendorong pemerintah agar segera merealisasikan berbagai relaksasi, stimulus dan subsidi. Stimulus salah satunya√ā¬†penghapusan sementara atas berbagai pungutan dan pajak yang terkait dengan penjualan agar barang-barang dapat lebih terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih belum pulih normal," kata Ketua Umum APPBI, Alphonzus Widjaja seperti dikutip, Selasa (7/9/2021).

Pasalnya, hingga saat ini pajak dan retribusi mal masih harus dibayarkan oleh pengelola pusat perbelanjaan, sekalipun tidak beroperasi. Selain itu, Alphonzus menilai untuk meminimalisir potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) pemerintah perlu memberikan subsidi di sektor ini.

"Subsidi dibutuhkan untuk upah pekerja guna menghindari ataupun meminimalkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK)," ujarnya.

Hingga saat ini, APPBI mengupayakan agar pemerintah memberikan pelonggaran yang lebih luas. Sehingga pusat perbelanjaan bisa bangkit dari keterpurukan.

Program wajib vaksinasi juga digaungkan di setiap pusat perbelanjaan agar dapat beraktivitas secara maksimal dalam kondisi aman dan sehat. kbc10

Bagikan artikel ini: