Idealnya rasio pengusaha di Indonesia capai 6%, ini alasannya

Headline

Idealnya rasio pengusaha di Indonesia capai 6%, ini alasannya

Umum

Jum'at, 13 Agustus 2021 | 10:09 WIB ET

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadali

JAKARTA, kabarbisnis.com: Indonesia kekurangan jumlah pengusaha baru. Bahkan menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, porsi pengusaha di Indonesia hanya 3,6% dari populasi penduduk.

Sementara negara seperti Amerika Serikat dan Singapura memiliki persentase pengusaha di atas dua digit dari populasi penduduknya. Indonesia, seharusnya minimal 6%.

"Idealnya harus minimal 2 digit. Di Amerika sama Singapura itu 2 digit, kita itu minimal harusnya 6%," kata Bahlil dalam webinar, Kamis (12/8/2021).

Jumlah pengusaha di Indonesia masih rendah karena mahalnya biaya perizinan berusaha. Itu tercermin dari perbandingan pengusaha informal yang mendominasi Indonesia ketimbang pengusaha formal.

"Karena biaya izinnya lebih mahal daripada modal usahanya. Nah cara-cara berpikir ini yang harus kita ubah. Negara harus memberikan keadilan. Negara hadir untuk memangkas mata rantai itu maka dengan demikian adik-adik kita, kita ini masih kurang jumlah usaha (pengusaha)," papar Bahlil.

Lanjut dia, anak-anak muda di Indonesia enggan menjadi pengusaha juga karena menurut Bahlil pengusaha hanya ada dua macam, yakni karena nasab alias melanjutkan bisnis turun-temurun keluarga, dan karena nasib.

"Yang kita butuh itu adalah (pengusaha) by design. Nah pengusaha by design itu adalah penggabungan antara nashab dan nasib. tapi jangan kita menyusahkan mereka. Kalau membuat izin saja susah bagaimana mereka bisa jadi pengusaha by design. Padahal kita membutuhkan banyak penciptaan lapangan pekerjaan," ungkapnya.

Di saat Indonesia krisis pengusaha baru, ada belasan juta orang yang menunggu mendapatkan pekerjaan alias menjadi buruh. Mereka bisa didorong untuk menjadi pengusaha yang justru menciptakan lapangan pekerjaan.

"Hari ini pengangguran di Republik Indonesia 7 juta existing, 2,5 juta angkatan kerja per tahun, 6 juta itu adalah hasil PHK (akibat) dari Covid-19. Jumlah penerimaan pegawai negeri per tahun dengan TNI-Polri dan BUMN nggak lebih dari 800.000. Ada 15.500.000 yang harus kita dorong untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan," tambah Bahlil. kbc10

Bagikan artikel ini: