Soal kelanjutan PPKM, begini suara pelaku usaha

Senin, 2 Agustus 2021 | 09:42 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan berakhir pada Senin (2/8/2021) ini. Soal bagaimana kelanjutan PPKM tersebut, kalangan pelaku usaha berharap pemerintah lebih bijak.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani berharap pemerintah tidak memperpanjang PPKM. Dia menekankan, baiknya pemerintah fokus dengan penerapan protokol kesehatan, tanpa memperpanjang PPKM.

"Pengusaha lebih prefer pemerintah fokus dengan penerapan prokes. Agar dunia usaha bisa bertahan hidup dan bisa bergerak," kata Ajib.

Sambil penegakan protokol kesehatan pemerintah juga harus fokus dalam mengakselerasi vaksinasi. Caranya dengan mengoptimalkan semua infrastruktur yang ada dan menggandeng semua stakeholder termasuk, termasuk pengusaha.

BPP Hipmi salah satunya juga akan mendorong program vaksinasi pada tanggal 5-7 Agustus 2021. Pengusaha juga berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp21 miliar untuk pelaksanaan vaksinasi.

"Ini adalah bagian upaya nyata dunia usaha mendukung pertepatan vaksinasi," tandasnya.

Sementara Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta meminta kepada pemerintah untuk tidak memperpanjang PPKM. Alasannya, perpanjangan PPKM akan menimbulkan ketidakpastian bagi pengusaha.

Ketua Umum DPD Hippi Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, jika PPKM diperpanjang dampaknya akan mencekam masa depan kelangsungan usaha. Sebab bagi sektor usaha seperti pariwisata beserta turunannya ritel, aneka jasa, transportasi, pusat hiburan, UKM, posisi arus kas-nya juga sudah darurat.

"Dari sisi pengusaha tentu berharap tidak diperpanjang sehingga ada kelonggaran baru yang memungkinkan aktvitas bisnis bergairah kembali. Kalau masih diperpanjang akan semakin mencekam akan masa depan kelangsungan usahanya," kata Sarman.

Hal ini berbeda jika pemerintah tak mengambil kebijakan memperpanjang PPKM. Pelaku usaha akan siap memulai aktivita usaha/bisnis dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Kita pelaku usaha akan komitmen untuk melaksanakan prokes ketat karena kita sangat berharap tidak terjadi lagi kasus Covid-19 yang memaksa pemerintah memberlakukan kembali PPKM," jelas dia.

Di sisi lain pengusaha juga berharap agar pemerintah mempercepat proses vaksinasi bagi masyarakat khususnya di Pulau Jawa dan Bali yang merupakan wilayah penggerak ekonomi nasional. Tak juga kalah penting pemerintah juga harus membuat regulasi skema pinjaman modal yang lebih mudah diakses dunia usaha

Karena dengan kondisi dunia usaha tahun 2020 dan tahun ini jika memakai skema perbankan murni tentu agak sulit dipenuhi pelaku usaha. Dengan adanya skema tersebut diharapkan akan semakin mempercepat pemulihan ekonomi nasional karena pelaku usaha lebih mudah mendapat tambahan modal.

Kemudian untuk menjaga konsumsi rumah tangga/daya beli masyarakat, pengusaha juga mendorong pemerintah agar berbergai bantuan langsung tunai disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran. Dan pemerintah harus menjaga stabilitasi harga pokok pangan.

"Dengan adanya pertumbuhan konsumsi rumah tangga maka akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dikuartal III dan IV 2021," pungkasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: