Home / Makro / Nasional
Headline

Ketua DPD RI serap aspirasi di Koperasi Konsumen SBW Malang

Rabu, 28 Juli 2021 | 20:31 WIB ET
Ketua DPD RI mengunjungi Koperasi Konsumen SBW di Malang, Selasa (27/7/2021). LaNyalla menyerap sejumlah aspirasi dari kunjungannya tersebut.
Ketua DPD RI mengunjungi Koperasi Konsumen SBW di Malang, Selasa (27/7/2021). LaNyalla menyerap sejumlah aspirasi dari kunjungannya tersebut.

MADIUN, kabarbisnis.com: Masa reses dimanfaatkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk menyerap aspirasi sebanyak-banyaknya di Jawa Timur. Salah satunya, dengan mengunjungi Koperasi Konsumen Setia Budi Wanita (Kopmen SBW) di Malang, Jawa Timur, Selasa (27/7/2021).

Menariknya, di tempat ini LaNyalla mendapatkan masukan mengenai Undang-Undang Pokok Perekonomian Negara. Kehadiran LaNyalla sendiri mendapat sambutan hangat dari Kopmen SBW.

"Di masa reses, kita harus bisa mendengar dan mencarikan solusi untuk masalah yang dihadapi masyarakat. Itu sudah menjadi kewajiban para Senator," tuturnya.

Menurut LaNyalla, peran koperasi sangat penting bagi masyarakat.

"Koperasi bisa membantu masyarakat secara ekonomi. Kita tentu berharap fungsi koperasi bisa terus dioptimalkan," katanya.

LaNyalla mengatakan, ada sejumlah aspirasi yang disampaikan Kopmen SBW kepadanya.

"Kopmen SBW ingin agar peran koperasi lebih dimaksimalkan. Sebab, dalam UUD 45 pasal 33 ayat 1, disebutkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berlandaskan atas azas kekeluargaan. Koperasi juga dicita-citakan sebagai Soko Guru Ekonomi Negara. Tapi, sampai sekarang kontribusi ekonomi koperasi terhadap PDB negara hanya 3,9%," katanya.

Kondisi ini semakin diperparah dengan angka partisipasi masyarakat untuk berkoperasi semakin turun, tinggal 7,8%. Padahal, rata-rata koperasi dunia partisipasinya 16%.

"Dari situ bisa dilihat peran Kemenkop belum maksimal dalam meningkatkan peran koperasi. Karena sekarang koperasi hanya 1 deputi yang mengurusi. Sedangkan 3 deputi lainnya mengurusi UKM," jelasnya.

Kopmen SBW juga meminta kata perekonomian disusun', diubah menjadi 'betul-betul disusun dengan perlindungan UU'.

"Oleh karena itu, mereka mengusulkan UU Pokok Perekonomian Negara yang akan menjadi pedoman penyusunan ekonomi negara," paparnya.

Dalam kesempatan itu, turut dibahas juga Dekopin sebagai wadah tunggal gerakan koperasi. Dekopin yang memiliki trust dari para anggotanya sangat dibutuhkan.

"Sedangkan Dekopin hari ini masih terbelah akibat munas Makassar. Kondisi ini yang mereka harapkan menjadi perhatian," katanya.

Dalam kunjungannya, Ketua DPD RI sempat melihat-lihat aktivitas di toko online milik SBW. Pengurus, pengawas dan karyawan Kopmen SBW menyambut sangat antusias kedatangan LaNyalla. Apalagi, selama PPKM mereka harus bekerja paruh bulan.

Sementara Ketua Umum Kopmen SBW, Sri Untari Bisowarno, yang juga menjabat Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, berharap usulan agar negara memiliki undang-undang pokok perekonomian negara bisa ditindaklanjuti.

Menurutnya, undang-undang akan mengatur soal perekonomian secara detail beserta juga dengan turunannya.

"Beliau akan menyampaikan ini kepada forum DPR dan Insyaa Allah bisa diterima," ungkapnya. kbc10

Bagikan artikel ini:

Berita Terkait

Entrepreneur