Ketidakakuratan data pangan ancam bonus demografi Indonesia

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:53 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyebutkan ketidakakuratan data pangan mampu mengancam potensi bonus demografi Indonesia. Untuk itu, pemerintah wajib memperbaiki akurasi data, sekaligus memastikan pemenuhan gizi anak sedini mungkin demi pertumbuhan yang baik.

Peneliti CIPS Arumdriya Murwani menuturkan stunting terjadi ketika anak mengalami kekurangan asupan gizi dalam awal kehidupannya, sehingga menghambat pertumbuhan fisik dan mental anak. Akibatnya, anak mengalami pertumbuhan fisik yang tidak maksimal. Biasanya, tinggi badan anak stunting lebih pendek dari rata-rata tinggi anak seusia.

"Tidak hanya fisik, kecerdasan anak stunting biasanya juga tidak lebih baik daripada anak yang tidak mengalami stunting dan cenderung lebih mudah mengalami masalah kesehatan," ujar Arumdriya di Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Laporan State of Food Security and Nutrition in the World 2021 memperkirakan, stunting di Indonesia mencapai 31,8% pada 2020. Stunting acapkali dianggap sebagai sesuatu yang wajar terkait dengan genetika orang tua, bukan dengan malnutrisi, sehingga cenderung diabaikan.

Padahal stunting tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik, tapi juga perkembangan otak dan dalam jangka panjang. Sehingga menurunkan produktivitas dan membengkaknya biaya kesehatan.

Kekurangan mikronutrien penting, tambahnya, seperti yang berasal dari protein hewani, dapat menurunkan mutu pola makan dan menimbulkan risiko malnutrisi dan stunting pada anak-anak. Selain itu, studi di 2021 memperlihatkan malnutrisi juga membawa risiko penurunan imun dan meningkatkan kerawanan balita, anak-anak, remaja dan usia lanjut selama pandemi.

Adapun faktor ekonomi disinyalir merupakan salah satu penyebab utama tidak terpenuhinya nutrisi. Studi World Food Program 2017 menemukan, rerata biaya bulanan pemenuhan makanan bergizi satu keluarga Indonesia sekitar Rp1.191.883. Sedangkan, survei pengeluaran konsumsi rumah tangga BPS per Maret 2020 memperlihatkan, rerata pengeluaran pangan bulanan rumah tangga hanya Rp 603.236.

Arumdriya menggarisbawahi salah satu yang bisa dilakukan adalah mendorong terwujudnya harga pangan yang terjangkau di seluruh Indonesia. Penurunan harga dapat tercapai dengan meningkatkan ketersediaan barang di pasar. Begitu juga keterjangkauan pangan penting untuk diperhatikan. "Karena, percuma saja ada makanan bernutrisi kalau tidak bisa dijangkau masyarakat. Di sinilah peran harga pangan menjadi penting untuk diperhatikan pemerintah," tegasnya.

CIPS mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk bersinergi dengan BPS, dalam penyediaan data pangan yang sangat strategis. Pengambilan kebijakan yang akurat mutlak membutuhkan data yang akurat.

Sebelumnya, harga-harga sering tidak mencerminkan realita pasar sehingga Kementerian Perdagangan, setelah melalui rapat koordinasi dengan K/L terkait, kemudian membuka keran impor agar harga pangan terjangkau. "Dengan mengandalkan harga sebagai parameter kondisi pasar, permintaan barang akan terukur dengan lebih baik," terangnya.

Untuk itu Perum BULOG perlu diberi keleluasaan menganalisis kondisi pasar secara independen. Serta tidak terpaku pada instruksi rapat koordinasi yang cenderung tidak responsif terhadap kondisi pasar yang sangat dinamis. Di waktu bersamaan, pemerintah juga perlu mendukung sektor agrikultur dengan terus mendorong produksi dengan biaya yang seefisien mungkin.

"Selain agar dapat menyajikan harga komoditas lokal yang bersaing dengan komoditas impor, juga agar harga pangan dapat lebih terjangkau bagi masyarakat," ujar Arumrdiya.

Nantinya, langkah itu juga bisa didukung dengan modernisasi teknologi pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, dan juga peningkatan serapan benih melalui program kebijakan yang tepat sasaran.kbc11

Bagikan artikel ini: