Tekuni kewirausahaan, siswa perlu didorong dengan nilai

Kamis, 8 April 2010 | 19:10 WIB ET
(dok. presidenri.go.id)
(dok. presidenri.go.id)

JAKARTA, kabarbisnis.com: Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, siswa didik yang mengikuti pendidikan kewirausahaan harus memperoleh kredit nilai.

Angka kredit itu diberikan kepada siswa yang terlibat dalam berbagai kegiatan kewirausahaan, baik pada waktu jam pelajaran, praktik kerja lapangan, maupun dalam kegiatan mandiri.

"Kalau tidak ada sisi penilaian dan angka kreditnya, maka tidak akan banyak siswa yang akan memperoleh insentif, demikian juga dengan gurunya. Karena itu, sekolah harus memberikan angka kredit itu," kata Fasli usai Peluncuran Studi-Studi Pendidikan Kewirausahaan pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi, di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) RI di Jakarta, Kamis (8/4/10).

Dia menjelaskan, siswa yang mengikuti pendidikan kewirausahaan, dalam hal ini siswa SMK, dapat terlibat dengan menumpangkan modal dan memiliki peran pada usaha kecil dan menengah. Mereka juga dapat dilibatkan di setiap acara, misalnya menjadi event organizer, kontraktor makanan, atau berjualan di bazaar.

"Siswa itu perlu mendapatkan angka kredit dari sekolah, karena jika tidak, nanti dia akan merasa terbebani. Mereka memerlukan dorongan untuk berusaha kecil-kecilan sejak dini," kata Fasli.

Namun demikian, sambungnya, hasil langsung yang diperoleh dari kegiatan tersebut bisa saja tidak akan langsung terasa, bahkan mungkin saja modal yang diberikan kepada mereka juga habis.

Sementara itu pada kesempatan sama Kepala Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan (Ka Puslitjaknov Balitbang) Kemendiknas, Burhanuddin Tola mengatakan, Puslitjaknov akan mengadakan dua studi tentang pendidikan kewirausahaan.

Pertama, penelitian cepat (rapid study) pendidikan kewirausahaan pada pendidikan dasar dan menengah. Kedua, melakukan analisa kebijakan pendidikan kewirausahaan pada jenjang pendidikan tinggi.

"Dengan dua studi itu kami bisa melihat gambaran kondisi pendidikan kewirausahaan," kata Burhanuddin.

Sementara itu salah seorang anggota tim studi, Agung Purwadi, mengatakan studi pertama akan menitikberatkan pada nuansa pengenalan dan pemahaman siswa tentang kewirausahaan.

Menurutnya, lingkup usulan meliputi materi pendidikan, strategi pembelajaran, karakteristik masukan instrumental (guru, sarana, lingkungan pembelajaran), kerja sama dunia usaha dan sekolah, pengelolaan, serta sosialisasi.

"Tujuannya adalah untuk menyusun usulan kebijakan tentang pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di SD, SMP dan SMA," kata Agung.

Dia menambahkan, pada jenjang pendidikan tinggi, program pendidikan kewirausahaan telah dilaksanakan secara nasional sejak 1997 dalam enam bentuk program, yakni kuliah kewirausahaan, kerja usaha, magang kewirausahaan, inkubator wirausaha baru, konsultasi bisnis dan penempatan kerja, serta sinergi bisnis-intelektual-pemerintah. kbc10

Bagikan artikel ini: