Kemenperin tanggapi kabar kelangkaan gula rafinasi di Jawa Timur

Kamis, 8 Juli 2021 | 16:18 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Kementerian Perindustrian Supriadi akhirnya menanggapi kabar kelangkaan gula rafinasi di Jawa Timur.

Kelangkaan gula rafinasi itu dikabarkan karena adanya Permenperin 3/2021.

Supriadi menegaskan bahwa Permenperin 3/2021 justru dilahirkan untuk menjamin keseimbangan antara kebutuhan industri mamin dengan kepentingan petani tebu sebagai garda terdepan industri gula nasional.

"Kenapa kita pisahkan antara pabrik yang produksi gula rafinasi dengan pabrik yang memproduksi gula kristal putih? Agar mudah mengawasinya. Agar kalau dia merembeskan gula rafinasi sebagai gula kristal putih ke pasar rakyat," katanya seperti dikutip, Rabu (7/7/2021).

Dia melanjutkan, terbitnya Permenperin 3/2021, diharapkan pabrik gula fokus pada sektornya masing-masing agar tercapai swasembada gula nasional.

"Kalau semua boleh impor, yang serap tebu petani siapa? Kalau nggak ada yang serap tebu, petani mau nggak tanam tebu? Kalau nggak ada petani yang tanam tebu, habis kita semua impor," tegasnya lagi.

Supriadi menegaskan, ada satu pabrik gula di Jawa Timur yang mengantongi izin gula kristal putih tapi ngotot ingin bermain di sektor gula rafinasi sehingga mengganggu tata niaga gula.

"Satu sisi bagus buat petani karena harga bagus. Tapi itu sekali saja, setelahnya petani nggak bisa panen lagi karena kemarin tebu yang muda juga dipanen karena harga lagi tinggi, akhirnya sekarang tebunya berkualitas jelek," bebernya.

Aksi borong tebu petani yang dilakukan pabrik gula tersebut dilakukan untuk mengakali syarat minimum serapan tebu petani untuk mendapat izin impor raw sugar.

Padahal, pabrik tersebut sudah diberi jatah impor raw sugar yang harganya lebih murah agar memiliki cadangan anggaran lebih untuk membiayai perluasan lahan tebu bekerja sama dengan petani.

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengungkap pelaku usaha kecil dan menengah seperti di Mojokerto sampai gulung tikar.

"Usaha kecil alami kenaikan biaya Rp 2,73 miliar per tahun," kata peneliti Lakpesdam PW NU Jawa Timur, Miftahus Surur dalam webinar, Rabu (7/7/2021).

Kenaikan biaya itu, menurutnya, dikarenakan tak ada pabrik gula yang memproduksi gula rafinasi di Jawa Timur sehingga pelaku Usaha UMKM harus menanggung biaya lebih mahal untuk biaya transportasi gula rafinasi dari wilayah lain seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. kbc10

Bagikan artikel ini: