DPR kritik Bank Syariah Indonesia tak serius berdayakan ekonomi UMKM

Selasa, 22 Juni 2021 | 16:19 WIB ET

SURABAYA - Anggota Komisi VI DPR RI yang menangani BUMN, Mufti Anam, meminta PT Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mempunyai komitmen terhadap pembiayaan ke ekonomi umat khususnya UMKM. Mufti menilai, BSI belum menunjukkan komitmen untuk membantu rakyat kelompok bawah, pelaku UMKM.

“BSI ini ada dua catatan penting untuk perbaikan ke depan. Pertama, pembiayaannya masih mahal, bahkan sebagian produknya lebih mahal dibanding bank konvensional. Kedua, BSI masih belum pro UMKM,” ujarnya kepada media, Selasa (22/6/2021).

Pada kuartal I/2021, dari total pembiayaan yang disalurkan BSI sebesar Rp159 triliun, didominasi oleh pembiayaan segmen konsumer, yaitu 45 persennya atau setara Rp71,6 triliun; kemudian pembiayaan korporasi 14,7% atau Rp37,3 triliun, dan yang segmen kecil-menengah hanya 13% atau Rp20 triliun; segmen mikro lebih kecil lagi, yaitu hanya 9,4% atau Rp15 triliun.

“Sangat minimnya porsi untuk UMKM menunjukkan BSI tidak ada terobosan, tidak ada komitmen untuk memberdayakan ekonomi umat, ekonomi kaum mustad’afin,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

“Ketika umat sedang susah seperti saat ini, janganlah BSI hanya main aman saja dengan pembiayaan consumer dan korporasi,” imbuh mantan ketua HIPMI Jatim itu.

Mufti menyarankan agar BSI lebih masif lagi masuk ke pesantren dan UMKM untuk membawa ekonomi umat pulih dari dampak pandemi Covid-19.

“Kami berharap ada road map, kapan ini BSI bisa memberi lebih banyak porsi pembiayaan ke segmen UMKM,” tuturnya.

Mufti juga mencatat masih mahalnya pembiayaan di bank syariah, sehingga bank syariah yang seharusnya menjadi akselerator ekonomi umat, justru malah memberatkan umat.

Menurut Mufti, salah satu penyebab masih mahalnya pembiayaan di bank syariah adalah biaya dananya (cost of fund) yang masih mahal. Deposito syariah misalnya masih ada yang ekuivalen 5,5 persen. Apalagi, porsi deposito di struktur dana pihak ketiga (DPK) bank syariah juga masih tinggi, sekitar 43 persen. Kalau di bank konvensional, porsi deposito hanya kisaran 30-35 persen.

“Ini artinya, bank syariah beroperasi dengan dana mahal, yang ujungnya bagaimana bikin penggiringan agar pembiayaannya juga bisa menciptakan marjin yang lebih besar dari cost of fund-nya,” bebernya.

“Tapi ini justru tantangan bank syariah, bagaimana bisa meningkatkan dana murahnya seperti tabungan. Artinya, BSI harus lebih pandai-pandai mencari terobosan agar publik melirik untuk penempatan dana murah. Dengan populasi muslim yang besar di Tanah Air, BSI gagal total kalau tidak mampu menarik pasarnya dengan optimal,” pungkasnya.

Bagikan artikel ini: