Integrasi ekosistem ultra mikro, anggota DPR RI serap aspirasi pelaku usaha

Rabu, 2 Juni 2021 | 07:16 WIB ET

PASURUAN – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam bertemu dengan para pelaku usaha, khususnya yang skala ultra mikro, di Kabupaten Pasuruan untuk menyerap aspirasi terkait rencana integrasi ekosistem ultra mikro yang akan melibatkan tiga BUMN, yaitu BRI, Pegadaian, dan PNM.

”Memang di Kementerian BUMN ada rencana untuk melakukan integrasi ekosistem usaha ultra mikro ini dengan melibatkan BRI, Pegadaian, dan PNM. Ketiga BUMN itu akan melakukan konsolidasi, bentuknya seperti apa masih dalam kajian. Sehingga kami meminta masukan dari para pelaku usaha ultra mikro agar ke depan rencana Kementerian BUMN itu bisa mendapat masukan-masukan langsung dari pelaku usaha,” ujar Mufti Anam kepada media, Senin (31/5/2021).

Mufti mengatakan, aspirasi dari para pelaku usaha ultra mikro ini perlu dijaring agar langkah integrasi ekosistem ultra mikro tersebut tidak salah arah.

”Jangan sampai, misalnya, malah menyusahkan warga dalam mengakses pembiayaan ultra mikro setelah adanya integrasi antara 3 BUMN tersebut. Maka para pelaku usaha ultra mikro di Pasuruan kami fasilitasi untuk diskusi, memberi masukan, termasuk ini dihadiri oleh perwakilan dari BRI, Pegadaian, dan PNM,” papar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Mufti mengharapkan, dari ajang sosialisasi ekosistem ultra mikro ini, bisa didapatkan masukan-masukan berharga untuk penyempurnaan pelayanan pembiayaan kepada masyarakat pelaku usaha ultra mikro.

”Misalnya soal bunga, bagaimana bisa diturunkan. Lalu soal pemerataan layanan yang berkualitas agar pelaku usaha ultra mikro di desa-desa juga bisa mendapat perhatian yang optimal,” papar Muffti.

Mufti menambahkan, selama ini para pelaku usaha ultra mikro menghadapi sedikitnya tiga tantangan. Pertama, akses permodalan. Kedua, minimnya penerapan teknologi yang membuat usahanya kurang efisien alias tidak mencapai skala ekonomi. Ketiga, pemasaran yang terbatas.

“Problem-problem itu harus dijawab secara bersamaan sesuai dengan tugas masing-masing dari pemerintah. Kalau Kementerian BUMN dari sisi pembiayaan, misalnya. Lalu pemerintah untuk pemberdayaannya termasuk penerapan teknologi tepat guna. Kemudian dari sisi pemasaran, semua pihak bisa berkolaborasi membantu,” ujarnya.

Mufti berharap, ke depan BUMN yang bergerak membiayai sektor ultra mikro bisa membuat inovasi produk pembiayaan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di desa-desa. 

”Intinya adalah harus dipermudah, kemudian kualitas pelayanannya merata. Sehingga pelaku usaha ultra mikro juga bisa semakin eksis, dan yang terpenting bisa mendorong pemulihan ekonomi masyarakat,” tuturnya.

Bagikan artikel ini: