Usaha mikro terlalu gemuk, ini potensi bahayanya

Selasa, 18 Mei 2021 | 08:01 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Stagnasi kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada perekonomian bakal menghambat pertumbuhan nasional di masa depan. Pasalnya, UMKM mendominasi jumlah dunia usaha di Tanah Air.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan usaha mikro mendominasi struktur UMKM. Jumlahnya hampir mencapai 99% dari 64 juta pelaku UMKM yang tersebar di penjuru negeri. Sementara, 64 juta UMKM tersebut setara dengan 99% total pelaku usaha di Indonesia. "UMKM yang bisa dikategorikan memiliki skala wirawausaha baru mencapai 3,47%," ungkap Teten dalam keterangan pers virtual di Jakarta, Senin (17/5/2021).

Berdasarkan UU 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijabarkan hanya memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha. Dengan omzet penjualan tahunan hingga Rp 300 juta.

Lebih lanjut, usaha mikro diklasifikan menjadi dua. Pertama, usaha mikro yang sifatnya untuk mencari nafkah semata. Jenis ini dikenal luas sebagai sektor informal seperti, pedagang kaki lima.Kedua, usaha mikro yang sudah cukup berkembang dan memiliki sifat kewirausahaan.

Namun, belum belum menerima perkerjaan subkontraktor serta melakukan kegiatan ekspor. "Ini sangat berbahaya, karena gemuk di usaha mikro, hampir 99%. Sementara, di sisi tengah (usaha kecil dan menengah, red) kosong," imbuhnya.

Sementara, Teten mengaku mendapatkan informasi dari perbankan milik pemerintah atau Himbara, jumlah usaha kecil dan menengah semakin berkurang dalam mengakses pembiayaan.Teten menilai, hal ini menunjukkan fenomena kapasitas usaha tidak berkembang. Selain itu, produk mereka yang tidak punya daya saing. "Dua isu ini tentu perlu kita sikapi," tegas Teten.

Menurut Teten, fenomena ini menyebabkan kontribusi UMKM tidak bertumbuh dan berpotensi menjadi batu sandungan Indonesia dalam mewujudkan mimpi menjadi negara maju. Saat ini, lanjutnya, kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kalah dibandingkan dengan industri, padahal jumlahnya jauh lebih besar.

Kemendag mencatat jumlah UKM yang mengekspor produknya sepanjang Januari–September 2020 mencapai 12.234 atau 83,26% dari total eksportir nasional. Namun, kontribusinya terhadap ekspor keseluruhan di tahun yang sama masih tergolong minim, hanya sebesar 4,39%.

Sebagai catatan, 10 barang utama ekspor UKM sepanjang 2020 mencapai US$2,85 miliar atau sekitar 53% terhadap total ekspor UKM. Teten menambahkan pihaknya menginginkan penambahan kontribusi ekspor UMKM pada Produk Domestik Bruto semakin besar.

Teten menegaskan, penyerapan anggaran strategis dan sangat penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tengah pelemahan daya beli masyarakat saat ini. "Belanja pemerintah ini sangat signifikan. Karena itu, realisasi belanja harus terus didorong," jabarnya.

Meski demikian dia mengakui, per Mei 2021, penyerapan anggaran reguler dikurangi Banpres Produktif Usaha Mikro baru mencapai 18,08%. Dirinya mengakui jumlah ini masih jauh dari target yang dipatok di awal sekitar 26,97%, "Ini masih jauh dari target dan harus dicapai segera," tuturnya.

Sementara, hingga 11 Mei 2021, perkembangan realisasi dukungan UMKM dan korporasi dalam program PEN telah mencapai Rp 42,03 triliun. Torehan itu baru sekitar 21,7% dari pagu anggaran yang diberikan pemerintah sebanyak Rp193,53 triliun.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kementerian/Lembaga telah dihimbau untuk memaksimalkan belanja barang dan jasa dengan mengutamakan produk lokal atau produk UMKM. Namun, dalam pengadaan barang dan jasa secara daring, Menkop mengakui ketersediaan data produk yang akurat masih sulit didapatkan.

Terlebih kapasitas produksi dari pelaku UMKM yang terbatas sehingga pemenuhan kebutuhan dalam jumlah besar kerap mengalami hambatan. "Dari sisi aparatur pemerintah pun saya rasa belum begitu menguasai pengadaan barang dan jasa secara elektronik, ini juga menjadi kendala," imbuh Teten Masduki.

Hal itu mengakibatkan realisasi belanja K/L terhadap produk UMKM yang termuat di laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih relatif kecil. Hingga 12 April 2021, realisasi belanja paket usaha kecil secara keseluruhan dari K/L, pemda, dan BUMN baru 12% atau Rp21,4 triliun dari total Rp181,4 triliun dalam RUP.

Khusus dari pemerintahan daerah, Teten menyebut realisasinya baru sekitar Rp 10,6 triliun atau 7% dari total Rp 142 triliun dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) daerah. Kenyataan itu, lanjutnya, menjadi tantangan yang harus segera dirampungkan. Pasalnya, pemerintah pusat ataupun daerah serta BUMN memiliki modal besar terkait belanja barang dan jasa.kbc11

Bagikan artikel ini: